Bupati Pinta PT WKS Tidak Main-main Dalam Penyelesaian Konflik dengan Warga

Dalam rapat notulen memfasilitasi kisruh lahan antara Masyarakat Teluknilau dan PT WKS, Bupati Tanjab Barat memberikan peringatan keras pada kedua pihak.

Bupati Pinta PT WKS Tidak Main-main Dalam Penyelesaian Konflik dengan Warga
Rapat Penyelesaian Konflik di Kantor Bupati Tanjab Barat (ist)

BRITO.ID BERITA TANJAB BARAT- Dalam rapat notulen memfasilitasi kisruh lahan antara Masyarakat Teluknilau dan PT WKS, Bupati Tanjab Barat memberikan peringatan keras pada kedua pihak. 

Secara tegas, Bupati Safrial minta pihak PT WKS menyampaikan data-data lengkap terkait kemitraan PT WKS dengan 4 kelompok tani dimaksud (KT. Pematang Tungkung, KT. Adi Jaya, KT. Jaya Makmur, KT. Daniel Nasution). 

Tidak hanya data kemitraan, Bupati juga minta data lengkap setiap Kelompok Tani beserta daftar anggotanya yang jelas.

"Jangan ada data fiktif. Karena ini sudah masuk dalam PAD daerah. Jadi jangan main-main," Tegasnya saat memimpin rapat Rabu (8/7). 

Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Tanjung Jabung barat dalam permasalahan ini tidak berpihak kepada salah satu kubu. Menurutnya, penyelesaian permasalahan lahan APL di kawasan Teluknilau ini dilakukan sesuai kewenangan Pemkab dan sesuai aturan.

"Kami tidak menghakimi, kepentingan kami hanya terkait PAD, ada tidak selama 20 Tahun ini dibayar pajaknya," tegasnya.

"Dan saya minta WKS menyampaikan data dari 4 kelompok tani tersebut, lampirkan juga daftar anggotanya, by name by address, sehingga kita bisa tahu apa kelompok tani ini betul ada atau hanya fiktif," pinta Bupati.

Sementara itu, perwakilan PT WKS Setiadi menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki data lengkap yang dimaksud, dan perlu waktu untuk melengkapi data tersebut. 

"Kami tidak memiliki data yang diminta Bupati. Dan kami perlu waktu melengkapi data tersebut," Katanya. 

Sesuai saran Bupati, dalam notulen rapat juga ditegaskan bahwa jika PT WKS dan Kelompok Tani tidak dapat menyampaikan data-data dimaksud, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dalam rapat tersebut disepakati bahwa rapat akan digelar kembali pada Rabu 15 Juli mendatang. 

Selanjutnya, Notulen rapat disetujui dan ditandatangani oleh seluruh perwakilan pihak-pihak terkait peserta rapat, kecuali kuasa hukum perwakilan kelompok tani yang memilih meninggalkan ruang rapat dengan alasan dirinya tidak mempunyai kewenangan memutuskan hal tersebut.

Penulis: Heri Anto
Editor: Rhizki Okfiandi