Khilafah di Indonesia, Maruf Amin: Bukan Ditolak tapi Tertolak

Khilafah di Indonesia, Maruf Amin: Bukan Ditolak tapi Tertolak
Maruf Amin sampaikan sambutan di Muktamar PKB. (Istimewa)

BRITO.ID, BERITA BALI - Wapres terpilih Ma'ruf Amin mengingatkan para kader PKB agar menjadi garda terdepan menangkal paham radikalisme dan khilafah. Ma'ruf Amin menjelaskan ideologi itu bukan ditolak, melainkan tertolak di Indonesia. 

"PKB harus ada di depan untuk menangkal paham-paham radikalisme, intoleran, maupun paham khilafah. Kenapa khilafah harus kita tangkal? Apa khilafah itu tidak Islami, menurut saya khilafah itu Islami," kata Ma'ruf Amin dalam sambutannya di Penutupan Muktamar VI PKB di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019). 

Ma'ruf Amin lalu menjelaskan soal khilafah yang berlaku pada masa nabi yang diterima oleh para ulama pada masanya. Dia juga menyinggung soal masa kerajaan yang juga Islami.

"Tapi kerajaan itu juga Islami, Melaka, Al Saudiah diterima juga oleh ulama. Kerajaan Hasimiah diterima oleh ulama Yordan, Keamiran, seperti Emirat, Qatar, Kuwait, diterima juga oleh ulama di sana, yang Islami juga republik selain Indonesia, Republik Mesir, kurang apa ulama di Mesir, ada Al-Azhar, Republik Islam Turki, artinya di dunia Islam republik juga diterima sebenarnya semua adalah Islam," urai Ma'ruf.

Ma'ruf lalu menjelaskan alasan penolakan khilafah di Indonesia. Menurutnya, Indonesia berdiri dari kesepakatan-kesepakatan antarumat untuk menjadi negara berlandaskan kesatuan.

"Pertanyaannya kenapa khilafah ditolak di Indonesia? Bukan ditolak, tapi tertolak, karena memang tidak bisa masuk. Ini nggak perlu ditolak memang tertolak, nggak bisa masuk, karena menyalahi kesepakatan. Bahasa ulamanya karena kita Indonesia ini sudah didirikan dengan satu kesepakatan," jelasnya. 

"Saya lebih suka menyebutnya darul mitsaq, negara kesepakatan karena ada ayat yang mengatakan antara kamu dan umat nonmuslim ada kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai, maka semua harus terlindungi, kalau ada orang nonmuslim yang meninggal gara-gara kamu, kamu harus membayar diyat atau denda kepada keluarganya," sambung Ma'ruf.

Dia mengingatkan Pancasila ataupun UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia. Dia pun meminta para kader yang juga umat Nahdliyin terus mengawal NKRI.

"Pancasila, UUD 45, adalah kesepakatan. NKRI adalah mitsaq, kalau diganti bukan NKRI lagi, kalau khilafah lagi NKOI, padahal kata kita NKRI harga mati. Saya kira itu jelas, karena itu buat kita seluruh bangsa Indonesia NU, PKB harus ada di depan untuk mengawal NKRI, Pancasila, UUD 1945. Saya kira ini bagian yang jadi PKB karena lahir dari NU dan punya hubungan aspiratif dengan Nahdlatul Ulama," pesan Ma'ruf Amin seperti dilansir detikcom. (RED)