OPINI: Urgensi Kepatuhan Membayar Pajak

OPINI: Urgensi Kepatuhan Membayar Pajak

Oleh: Rizky Amalia

Perlu disadari bahwa 70 persen kas Negara Indonesia berasal dari pajak. Sebagai urat nadi negara, untuk menopang segala jenis kebutuhan dalam hal pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan. Artinya, pajak yang dipungut oleh pemerintah pun akan dirasakan pula manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam hal pembangunan. Sebab tujuan utama pemungutan pajak adalah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut, tentu dibutuhkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Lalu pertanyaannya adalah, apakah masyarakat Indonesia sudah memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi dalam membayar pajak? Penulis tertarik untuk menulis ini karena meyakini bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah. Pun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga mengamini hal tersebut.

Tentu saja bukan tanpa alasan. Tak ada asap, jika tak ada api. Siapa yang tak kenal Gayus Tambunan? Mafia pajak yang berhasil mengantongi uang sebesar 24,6 milyar. Tentu saja kasus ini merupakan kasus penyalahgunaan uang pajak yang menyisakan kenangan pahit di benak masyarakat Indonesia. Kasus seperti inilah yang dapat menjadikan kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak menjadi rendah, karena uang yang seharusnya digunakan demi kesejahteraan bersama, malah dijadikan kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk kantong pribadi.

Faktor lain yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari adalah pelayanan publik, misalnya mengenai jalanan umum yang rusak. Lalu pertanyaannya, "kemana uang pajak yang dibayar oleh masyarakat?" Penulis percaya bahwa hal-hal sederhana seperti ini bisa menjadikan masyarakat tidak patuh terhadap pembayaran pajak. 

Seharusnya, pelayanan publik yang yang baik menjadi bukti bahwa uang pajak digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Jika negara memberikan pelayanan yang baik, masyarakat Indonesia tentu juga akan patuh dalam membayar pajak.

Secara yuridis, Undang-Undang (UU) tentang Ketentuan Umum Perpajakan mengamanatkan pengenaan sanksi perpajakan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksakan kewajiban perpajakannya. Sanksi tersebut terdiri atas sanksi administrasi berupa denda, bunga ataupun kenaikan, dan sanksi pidana yang merupakan upaya terakhir dalam menegakkan kepatuhan membayar pajak.

Solusi yang ingin penulis gagas sehingga masyarakat Indonesia memahami urgensi kepatuhan membayar pajak adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Pemerintah dapat melaksanakan sosialisasi terbuka sehingga masyarakat secara luas tahu bahwa pajak merupakan posisi strategis dalam penerimaan kas negara untuk pembangunan.

Selanjutnya, solusi lain yang dapat kita terapkan adalah dengan membuat media pembelajaran pajak yang mudah diakses oleh masyarakat. Tidak dapat kita pungkiri bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, media pembelajaran pajak seharusnya juga dapat mengikuti era teknologi seperti media sosial. Imbauan untuk membayar pajak dan urgensi membayar pajak akan lebih cepat dan efisien apabila disampaikan melalui media social seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain.

Penulis adalah mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Jambi