Pemeriksaan Kepala Daerah Jambi Ada Kaitan dengan Zola, Ini Penjelasan KPK

Pemeriksaan Kepala Daerah Jambi Ada Kaitan dengan Zola, Ini Penjelasan KPK

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan pers di kantor Gubernur Jambi, terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Provinsi Jambi, Rabu (6/3).

Direktur PP LHKPN KPK Syarif Hidayat menyampaikan maksud dan tujuan klarifikasi LHKPN tersebut dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Melalui kegiatan ini, KPK mewawancarai para penyelenggara negara untuk mengetahui dan menguji tingkat kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan hartanya. "Soalnya, LHKPN merupakan wujud komitmen penyelenggara negara yang berintegirtas," tuturnya.

Menurut dia KPK akan melakukan hal yang sama di beberapa provinsi. "Ini menjadi program yang dilakukan tahun 2019 ini. Alhamdulillah Provinsi Jambi terpilih sebagai provinsi pertama pelaksanaan LHKPN," ujarnya.

Terpilihnya Provinsi Jambi sebagai yang pertama, Syarif menyebut bukan sekadar kebetulan. Namun terpilih karena ada alasannya.

Kata dia jika dihubungkan dengan ditangkapnya Gubernur Zumi Zola yang sudah dihukum kemarin memang berkaitan. "Karena memang kami berusaha masuk ke beberapa provinsi yang gubernurnya terkena proses di KPK," sebutnya.

Program ini adalah kewajiban dari direktorat LHKPN. Selain mengadministrasikan 330 ribu wajib lapor, pihaknya juga memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan LHKPN yang telah masuk.

Untuk LHKPN tahun 2018 sampai hari ini, Syarif menyebut terus berproses. Dari tingkat kepatuhan secara nasional hingga tahun 2017 baru mencapai angka 64 persen.

"Tahun 2018 berharap angka 64 persen itu naik. Jika ditargetkan pimpinan dapat naik 85 persen. Tapi realnya hingga hari ini masih di kisaran jauh dari harapan," kata Syarif.
(red)

Reporter: Dewi Anita