DLH Provinsi Jambi Terima 17 Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

DLH Provinsi Jambi Terima 17 Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Evi Frimawaty, Kepala DLH Provinsi Jambi.

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Sepanjang tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup menerima 17 laporan kasus dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan di Provinsi Jambi.

Kepala Dinas lingkungan Hidup Provinsi Jambi Evi Frimawaty menjelaskan berdasarkan  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 22 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan, dugaan pencemaran dan perusakan hutan, DLH Provinsi Jambi telah mendirikan Pos Pengaduan Kasus Lingkungan. Sepanjang tahun 2018 laporan yang masuk  sebanyak 17 (tujuh belas) pengaduan.

"Dari 17 kasus pengadaduan, ada  1 (satu) kasus pengaduan yang tidak terbukti. Sementara ada 16 (enam belas) kasus pengaduan telah dilanjutkan pada penegakan hukum. Sementara dari 16 kasus pengaduan ada 4 (empat) telah diselasikan dan 1 (satu) kasus telah diserahkan ke DIRJEND GAKUM KLHK, dan 12 (dua belas) sedang diproses oleh DLH Prov Jambi," kata Evi Frimawaty.

No

Kasus Pengaduan

Nama Perusahaan

Hasil Verifikasi

Tindak lanjut

Terbukti

Tidak

1

Pencemaran Lingkungan

PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa

 

Pengawasan

2

Pencemaran Lingkungan

PT. Sarolangun Bara Prima

 

Gakum LH Provinsi Jambi dan Sarolangun

3

Pencemaran Lingkungan

PT. Seluma Prima Coal

 

Gakum DLH Provinsi Jambi dan Sarolangun

4

Pencemaran Lingkungan

PT. Mitra Sawit Jambi

 

Selesai

5

Penanaman kelapa sawit di sempadan sungai, di Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi

PTPN  VI Pinang Tinggi

 

Selesai

6

Pencemaran Lingkungan

PT. Biccon Agro Makmur

 

Gakum DLH Muaro Jambi

7

Pencemaran dan krusakan rumah warga, di Kabupaten Merangin

PT. Sumber Guna Nabati

 

Selesai

8

Pencemaran dan kerusakan lingkungan

PT. Surya Utama Agro Lestari

 

Selesai

9

Pencemaran Lingkungan, di Dusun Kunangan, Kabupaten Muaro Jambi

PT. Sungai Bahar Pasifik Utama

 

Selesai

10

Pertambangan illegal dan pencemaran lingkungan

PT. Minimex Indonesia

 

Gakum KLH

11

Pencemaran Lingkungan, di Dusun Muaro Kumpe Kabupaten Muaro Jambi

PT. Pelabuhan Universal Samudra

 

Selesai

12

Illegal Driling, di Kabupaten Sarolangun

PT. Teckwin

 

Selesai

13

Galian Tambang Illegal, di Kelurhanan Tanjung Johor Kecamatan Pelayang, Kota Jambi

CV. Anugrah Mulia

 

Proses

14

Pencemaran Lingkungan, di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi

PT. Rimba Prima Sejahtera Lestari

 

Diserahkan kepada DLH Kota Jambi

15

Pencemaran Lingkungan, Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari

PT.  Prakarsa Betung Meruo Senami Jambi

 

Selesai

16

Pertambangan Pasir Ilegal, di Desa Sepulau Tengah, Kota Tuo

Masyarakat

 

Diserahkan kepada Pemda Kabupaten Kerinci

17

Kepastian hukum terhadap izin lingkungan, Kabupaten Batang Hari

PT. Berkat Sawit Utama

 

Diselesaikan bersama Tim terpadu dengan Kabupaten Batang Hari


Menurut Evi Frimawaty kembali, sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak pengadu, maka Dinas Lingkungan Hidup Prov Jambi telah menyampaikan hasil verifikasi pengaduan kepada pihak pengadu. Baik melalui surat ataupun melalui media sosial lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan penataan hukum terhadap dunia usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Pengawasan penataan hukum terhadap usaha/kegiatan pada kegiatan Penataan Hukum Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka penegekan hukum lingkungan, untuk melihat ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf f,UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah penegakan hukum.

Tujuan melakukan pengawasan penataan hukum lingkungan untuk membantu, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban yang tercantum dalam persyaratan yang tercantum dalam Izin lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undang di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Pengawasan p[enaatan hukum lingkungan hidup perlu melibatkan berbagai komponen. Diantaranya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat maupun organisasi/lembaga swadaya masyarakat yang merupakan suatu lembaga atau institusi yang diselengarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup. Untuk memberikan suatu pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan penaatan hukum lingkungan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan/atau pejabat struktural beserta staf teknis di Bidang Penaatan Lingkungan DLH Provinsi Jambi untuk melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET) dalam rangka penegakan hukum lingkungan," kata Evi Frimawaty.

Menurut dia yang menjadi dasar untuk melakukan kegiatan penaatan hukum lingkungan adalah evaluasi dari surat tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup. Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan lingkungan dan surat keputusan penerapan sanksi administratif yang dikelurkan oleh dirjen Gakkum KLHK dan DLH Provinsi Jambi kepada penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan progres dari temuan lapangan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

       Rekapitulasi Pengawasan Penaatan Hukum Lingkungan.

 

NO

NAMA PERUSAHAAN

KEGIATAN

LOKASI

KETERANGAN

SELESAI

On progress

1

PT. MITRA SAWIT JAMBI

PPKS/ KEBUN

TANJUNG JABUNG BARAT

 

2

PT. PRODUK SAWITINDO JAMBI

PPKS/ KEBUN

TANJUNG JABUNG BARAT

 

3

PT. BUKIT KAUSAR

PPKS/ KEBUN

TANJUNG JABUNG BARAT

 

4

PTPN VI PINANG TINGGI

PPKS/ KEBUN

BATANG HARI

 

5

PT. BICCON AGRO MAKMUR

PPKS/ KEBUN

MUARO JAMBI

 

6

PT. SUMBER GUNA NABATI

PPKS/ KEBUN

MERANGIN

 

7

PTPN VI RIMBO SATU

PPKS/ KEBUN

TEBO

 

8

PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA

PPKS/ KEBUN

MUARO JAMBI

 

9

PT. SURYA UTAMA AGRO LESTARI

PPKS/ KEBUN

MUARO JAMBI

 

10

PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA

PPKS/ KEBUN

MUARO JAMBI

 

11

PT. TEBO PLASMA INTI LESTARI

PPKS/ KEBUN

TEBO

 

12

PT. NANRIANG

BATUBARA

BATANG HARI

 

13

PT. WINNER PRIMA SEKATA

BATUBARA

TEBO

 

14

PT. DAYA BAMBU SEJAHTERA

BATUBARA

TEBO

 

15

PT. MINIMEX

BATUBARA

SAROLANGUN

 

16

PT. SALOMA PRIMA COAL

BATUBARA

SAROLANGUN

 

17

PT. SAROLANGUN BARA PRIMA

BATUBARA

SAROLANGUN

 

18

PT. PELABUHAN UNIVERSAL SAMUDRA

STOCKPILE BATUBARA

MUARO JAMBI

 

19

ILLEGAL DRILING

MIGAS

SAROLANGUN

 

20

PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA

MIGAS

MUARO JAMBI

 

21

CV. ANUGRAH MULIA

SIRTU

KOTA JAMBI

 

Keterangan :

            *Huruf  merah  : kasus berasal dari Pos Pengaduan

            * Huruf hitam   :  kasus berasal dari hasil Pengawasan