Menelisik Isu Impor Surat Suara Ilegal

Menelisik Isu Impor Surat Suara Ilegal
KPU dan Bawaslu yang mengecek isu surat suara impor. (istimewa)

Oleh Arnaz Firman *)

BRITO.ID, ARTIKEL - Menjelang hari Rabu, 17 April 2019, saat pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPD RI, DPR RI serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota, semakin bermunculan hal-hal yang mengganggu pikiran sekitar 192,8 juta calon pemilih.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Arief baru- baru ini melalui cuitannya "memohon" agar diteliti isu datangnya jutaan surat suara ilegal yang diimpor dari Tiongkok yang diangkut dengan peti kemas. Cuitan Andi Arief yang juga diposting oleh netizen lain itu menimbulkan reaksi keras dari Komisi Pemiihan Umum (KPU), yang langsung melakukan pengecekan ke lapangan.

Ketua KPU Arief Budiman langsung mengadukan cuitan bohong tersebut kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri di Jakarta.

KPU menegaskan bahwa jutaan surat suara baru akan dicetak pada bulan Januari dan itu pun dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendesak Mabes Polri untuk segera mengusut kasus kebohongan ini.

Rakyat Indonesia termasuk para calon pemilih sudah mulai terbiasa mendengar celoteh yang beraneka ragam, baik hal-hal yang benar maupun tidak benar.

Para pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan 02 serta ribuan calon wakil rakyat di lembaga-lembaga legislatif berikut pendukung dan simpatisannya sah-sah saja jika ingin melempar 1001 isu untuk menarik simpati 192,8 juta calon pemilih.

Namun, masalahnya apakah isu-isu itu mengandung kebenaran atau tidak alias bohong. Kalau hal itu benar, maka rakyat tinggal memutuskan. Sebaliknya, kalau cuma dusta alias bohong maka tentu menjadi kewajiban Polri untuk ikut menyelidikinya dan kemudian menyidiknya, mengajukan ke kejaksaan hingga ke tingkat pengadilan.

Berlaku Jujur Masyarakat sebagai pihak yg tak berpihak alias netral tentu amat berhak menuntut semua partai politik beserta seluruh jajaran politisinya mulai dari yang teratas/tertinggi hingga terbawah hingga jajaran simpatisannya untuk bermain sopan, cantik atau apa pun istilahnya supaya pesta demokrasi 2019 tersebut tetap berlangsung jujur, adil, serta bersih.

Pada pemilu-pemilu terdahulu mulai dari yang pertama tahun 1955 hingga yang terakhir tahun 2019 selalu muncul saja tudingan, tuduhan bahwa pesta demokrasi tersebut diwarnai oleh berbagai hal yang tak benar, tindak kekerasan dan lain- lain.

Pertanyaan yang amat patut dilontarkan atau diajukan kepada semua politikus atau bakal calon politikus adalah tidakkah mereka menginginkan agar Pilpres serta Pileg ini berlangsung benar-benar adil dan jujur (jurdil), tanpa munculnya kekerasan dalam bentuk apa pun juga?.

Politisi yang mana pun juga harus berusaha atau pantas mencari jalan supaya mampu meraih suara yang sebanyak mungkin dari para pemilih yang amat banyak itu tanpa melempar gosip, isu yang "murahan".

Jutaan pemilih di Tanah Air pasti akan semakin tebal pikirannya tentang isu yang murahan apalagi jika Polri mampu membuktikan bahwa isu yang dilempar politisi itu cuma murahan alias dangkal dan tak berdasarkan bukti sama sekali.

Kehidupan rakyat sudah penuh sesak dengan hal-hal menambah sesaknya napas dan hati mulai dari harga kebutuhan sehari-hari yang tetap bergejolak, tindak kekerasan yang muncul di sana-sini apalagi tak lama lagi akan muncul tahun ajaran baru dan diikuti dengan Hari Raya Idul Fitri yang sedikit banyaknya mengorek kocek kantong sedalam- dalamnya.

Karena itu, adalah tidak salah jika rakyat menuntut semua politikus tanpa kecuali untuk menjaga "mulut" mereka untuk tidak asal bunyi alias asbun.

Ucapan tentang impor suara ilegal apalagi ditambah dengan omongan "sudah dicoblos" hanya akan menambah mumetnya kepala jutaan pemilih.

Pemilihan umum memang akan berlangsung sekitar tiga setengah bulan lagi sehingga masih bisa lahir berbagai gosip politik dari yang beraneka ragam dari politisi yang memang memiliki bobot ataupun juga dari politisi "asal- asalan".

Karena itu, masyarakat terutama para pemilih perlu bersiap-siap menerima sejumlah isu yang panas selama masa kampanye hingga menjelang pencoblosan kertas surat suara pada 17 April mendatang.

Akan tetapi jangan terjadi lagi munculnya gosip atau isu murahan.

Biarkan rakyat menentukan pilihannya sendiri terutama mereka yang disebut "swing voter" atau orang-orang belum menentukan pilihan mereka karena pasti ada jutaan calon pemilih yang sudah menetapkan pilihan, saat akan memasuki tempat pemungutan suara (TPS).

Pemilu kali ini bisa menyulitkan mereka karena untuk pertama kalinya mereka harus memilih wakil mereka secara sekaligus, yakni presiden-wakil presiden, anggota DPD RI, kemudian anggota DPR RI dan tak ketinggalan anggota DPRD tingkat provinsi serta kota atau kabupaten.

Jadi, berilah keluasaan bagi 192,8 juta pemilih untuk menentukan sendiri para pemimpin mereka, karena ini adalah pesta demokrasi yang sebenar-benarnya tanpa dipaksa sedikitpun. (*)

*) Penulis adalah wartawan senior, bekerja di LKBN ANTARA tahun 1987-2018, dan pernah meliput acara-acara kepresidenan pada 1987-2009.