Sah! MUI dan Tokoh Agama Jambi Tolak People Power



Sah! MUI dan Tokoh Agama Jambi Tolak People Power
Multaqo Ulama Jambi menolak adanya people power. (Dewi/BRITO.ID)

BRITO. ID,  BERITA JAMBI - Beredar ajakan dan seruan people power segelintir orang yang mengatas namakan masyarakat dalam menyikapi hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019 mendatang dan dianggap telah terjadinya indikasi kecurangan.

 

Namun, ajakkan dan gagasan people power tersebut ditolak berbagai kalangan. Di Kota Jambi sendiri selain Kapolresta Jambi selaku pihak keamanan,  Tokoh agama dan Kaum ulama Jambi juga menolak People Power yang bisa memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Dr. H. Hadri Hasan, MA, Ketua MUI Prov Jambi mengatakan,  tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat menyaingi jumlah muslimnya Indonesia. Luas wilayahnya luar biasa, yang jumlah masyarakat nya luar biasa, yang jumlah bahasa yang beranekaragam.

 

Berbagai suku yang menghuni tanah Indonesia yang luar biasa ungkapnya. Jangan terpancing dengan sesuatu hal yang bisa memberikan imbas yang tidak baik untuk warga, masyarakat di Kota, Provinsi dan Indonesia.  “Semoga dengan sikap tenang dan menerima hasil yang diperoleh nantinya akan terciptanya kedamaian paling tidak untuk masyarakat kita di Jambi pasca pemilihan Umum,” tuturnya.

 

Sementara itu Ketua NU Prov Jambi KH. Aminullah, A. Md juga menegaskan mengajak masyarakat Jambi untuk tetap menjaga situasi yang kondusif, terkhusus untuk di Provinsi Jambi untuk merajut kesejukan kedamaian di Provinsi Jambi dengan kesepakatan tetap menerima hasil akhir dari KPU RI.

 

Ketua PW Muhammadiyah Jambi Buya H Suhaimi Chaniago menyatakan hal yang sama,  dirinya tidak ingin pergolakan seperti tahun belakang.  “Katakanlah tahun 98 kemarin, hancur di sana-sini, kemudian mulai lagi membangun tatanan baru. Padahal membangun baru itu sejak tahun 45 sampai sekarang ini bukanlah hal yang mudah,” paparnya.

 

Ketua FKUB Propinsi Jambi Prof. DR. Hasbi Umar MA dan Ketua PD Muhammadiyah Jambi Sharmadan Harahap mengatakan semua pihak harus tenang dan menahan diri hingga rekapitulasi selesai. Ditambah saat ini adalah bulan Ramadhan, masyarakat lebih baik beribadah agar apa nanti hasilnya bisa menjadi yang terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia.

 

"Apapun merupakan keputusan bersama yang telah disepakati dalam perundang-undangan Negera Republik Indonesia," pungkasnya. (red)

 

Reporter : Dewi Anita