WARSI: Festival PeSoNa 2018 Jambi jadi Ajang Edukasi & Temu Usaha Perhutanan Sosial

WARSI: Festival PeSoNa 2018 Jambi jadi Ajang Edukasi & Temu Usaha Perhutanan Sosial
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama Dirjen PSKL KLHK Bambang Supriyanto. (BRITO.ID)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Provinsi Jambi dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival PeSoNa 2018, event nasional ini akan berlangsung 29 November hingga 1 Desember 2018 di Ratu Convention Center (RCC), Kota Jambi.
Dengan konsep Pesta Rakyat, Festival PeSoNa 2018 mengangkat tema “Kita Kelola Kita Sejahtera”. Event ini hasil kerjasama Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Jerman dan KFW Develpoment Bank. Festival PeSoNa 2018 di Provinsi Jambi sebagai estafet dengan menjadikan tradisi festival sebagai ajang memfasilitasi Forum Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) Regional Sumatera, Festival PeSoNa 2018 di Provinsi Jambi merupakan ajang pertemuan antar stakeholder (Kementerian/Lembaga, NGO/LSM, Dunia Usaha, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, Kelompok Tani/Masyarakat).
Festival PeSoNa 2018 di Provinsi Jambi merupakan rentetan kegiatan yang juga sekaligus untuk mempromosikan hasil usaha dari Perhutanan Sosial, festival ini juga merupakan ajang edukasi bagi kelompok-kelompok tani untuk memahami rantai pasar terhadap produk-produk dari Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan.
KKI WARSI sebagai salah satu NGO yang aktif mendorong pengelolaan Perhutanan Sosial menilai Program Perhutanan Sosial cukup bagus karena memang program ini langsung menyentuh masyarakat, yang hidup di sekitar hutan dan di dalam kawasan hutan.
“Jika kita lihat kebijakan masa lalu, bahwasanya kebijakan kawasan hutan Negara itu. Jika berdasarkan undang-undang dikuasai oleh Negara, Negara wajib menguasai, kemudian mengatur, kemudian mengelola,” kata Ade Candra, Koordinator Project WARSI.
Bila sesuai UU 1945 Nomor 3 Pasal 33, Ade mengatakan bumi, air dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikuasai Negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Bila kita lihat kebijakan itu, pengelolaan hutan yang Negara mengaturnya itu kebanyakan diberikan kepada pihak ketiga, kepada koperasi ataupun perusahaan. Dulunya ada HPH, HTI dan ada juga yang HPK yang dikonversi menjadi HGU perkebunan sawit,” katanya.
Pengelolaan hutan kepada perusahaan, katanya, berdasarkan kebijakan masa lalu tersebut seperti HTI dan HPH yang tujuannya untuk mendapatkan PAD, meningkatkan devisa kemudian lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Namun, di satu sisi kebijakan itu tidak berdampak secara signifikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan kawasan hutan.
“Dampak yang terjadi malah sebaliknya, masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan malah semakin miskin,” katanya.
“Karena hutan yang di sekitar mereka pengelolaannya diberikan kepada pihak ketiga (perusahaan), masyarakat hanya jadi penontot dan terlibat kecil hanya sebagai pekerja atau buruh harian lepas,” katanya lagi.
Dampak lainnya dari pengelolaan hutan diberikan kepada perusahaan, banyak lahan masyarakat yang sudah lama hidup di sekitar kawasan hutan menjadi hilang hak-hak mereka. Padahal mereka sangat bergantung hidupnya dari hutan.
“Akhirnya mereka kehilangan sumber hidup mereka, tentu mereka terus mangakses kawasan yang dikuasai perusahaan. Karena mereka menganggap itu lahan mereka, akhirnya muncul konflik, ini yang selama ini terjadi di Indonesia,” kata Ade.
Melihat kondisi itu, WARSI bersama beberapa NGO di Indonesia itu mendorong supaya Negara memberikan pengelolaan hutan kepada masyarakat yang betul-betul hidup di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Masyarakat lah yang diberikan kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkannya.
“Itu kenapa kita dorong, karena kita melihat dampak-dampak selama ini yang ditimbulkan oleh perusahaan. Kita mendorong itu sejak WARSI berdiri sekitar tahun 1992,” katanya.
WARSI mendorong agar pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat, dorongan kepada pemerintah baru direalisasikan pemerintah sekitar tahun 2007.
Pada tahun 2007 sudah diberikan kebijakan oleh pemerintah melalui PP Nomor 6 tahun 2007, dalam PP itu disebutkan bahwasanya masyarakat boleh memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan Negara. Dalam bentuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), dengan skema ada Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat.
“Kemudia pasca tiga skema ini berjalan, sampailah pada tahun 2017 baru keluar yang Perhutanan Sosial,” katanya.
Semenjak Perhutanan Sosial digulirkan. Selain tiga skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat. Ditambah dengan konsep kemitraan kehutanan, khusus diberikan jika ada konflik antara warga dengan perusahaan, maka diberikan kemitraan kehutanan dan ada satu lagi hutan adat.
Kemudian yang terbaru, melalui Peraturan Dirjen Nomor 6 Tahun 2018 ada kemitraan di kawasan konservasi, “Umpamanya ada konflik masyarakat di sekitar taman nasional, itu juga diberikan kebijakan dalam bentuk kemitraan konservasi,” katanya.
Terkait perkembangan Perhutanan Sosial di Jambi terutama terhadap masyarakat yang telah memiliki legalitas dari Negara, Ade mengatakan perkembangannya cukup bagus, WARSI sendiri mendorong implementasinya di lapangan.
Tahun 2009 keluar izin pertama Hutan Desa di Jambi, di Lubuk Beringin Kabupaten Bungo. Lalu di tahun 2011 keluar izin tiga Hutan Desa di Kabupaten Batanghari Yakni Desa Jeluteh, Olak Besar dan Hajran.
“Kemudian berlanjut lah terus, sampai lah saat sekarang ini, itu hampir semua kabupaten yang ada di Jambi ini pertama sudah mengusulkan kawasan hutan Negara yang masih tersisa baik itu Hutan Lindung maupun Hutan Produksi, itu diusulkan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan tersebut untuk dikelola melalui Perhutanan Sosial,” katanya.
“Itu di Kerinci ada dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat, kemudian di Merangin ada Hutan Desa cukup luas juga, kemudian di Bungo juga Huta Desa. Lalu di Tebo ada Hutan Tanaman Rakyat yang paling banyak, kemudian di Batanghari ada Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan,” kata Ade menambahkan.
Kemudian di Muaro Jambi ada Hutan Tanaman Rakyat, lalu di Tanjung Jabung Timur ada Hutan Gambut dan Hutan Desa, begitu juga di Kabupaten Tanjung  Tanjung Jabung Barat.
“Jadi hampir semua, hanya minus Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh yang tidak ada Perhutanan Sosial,” kata Ade.
Perkembangannya setelah mendapatkan izin dari Kementerian LHK, masyarakat lalu mulai mengelola yang diawali dengan menyusun Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dan itu yang sudah mulai berjalan cukup berhasil.
Jadi masyarakat, kata Ade, setelah mendapat izin mereka mulai berdiskusi, seperti di Hutan Desa ada Lembaga Pengelola Hutan Desa, kalau di Hutan Kemasyarakatan ada kelompok pengelola dalam bentuk kelompok tani hutan, sama juga seperti di Hutan Tanaman Rakyat.
“Mereka berdiskusi yang didampingi pendamping yang kebanyakan dari NGO dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), yang mendamping menyusun RKU mereka,” katanya.
Disinggung soal masyarakat atau kelompok masyarakat pemegang legalitas Perhutanan Sosial yang baru sebatas euforia setelah mengantongi izin dari pemerintah, Ade mengakui jika saat ini di lapangan masih fokus bagaimana masyarakat mendapatkan legalitas terlebih dahulu. Karena kebijakan Pemerintah Presiden Jokowi sejak tahun 2016 menargetkan 12,7 juta hektar Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia.
Target itu diikuti dengan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), dikeluarkan PIAPS untuk mengetahui potensi-potensi Perhutanan Sosial yang akan diusulkan.
“Dan memang saat sekarang sejak tahun 2016 hingga 2018, begitu banyak izin yang dikeluarkan dan masyarakat sudah mulai mendapatkan izin,” katanya.
Di satu sisi masyarakat memang belum mulai mengelola kawasan Perhutanan Sosial, salah satu faktornya karena setelah mengantongi izin masyarakat penting untuk dilakukan fasilitasi, terutama harus dari pemerintah berupa penyuluhan.
Ade mengatakan apa yang harus masyarakat lakukan setelah mendapatkan izin? Jangan sampai masyarakat kebingungan, karena masyarakat dengan perusahaan (HTI) tentu beda sumber daya manusianya.
“Sebab pengelolaan HTI, SDM nya memang bekerja benar-benar untuk itu. Beda dengan masyarakat desa, mereka kelompok tani, lembaga pengelola hutan desa. Tentu mereka berbeda, kapasitas mereka masih rendah. Untuk itu penting bagi pemerintah, NGO dan KPHP untuk terus mendampingi masyarakat, sehingga mereka betul-betul memahami sesuai dengan potensi yang ada di kawasan hutan yang mereka dapatkan izinnya tersebut,” kata Ade Chandra.
Dengan adanya Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) 2018, WARSI berharap informasi terkait dengan Perhutanan Sosial diketahui khalayak ramai, bahwasanya sejak tahun 2007, masyarakat di Jambi terutama yang hidup di kawasan hutan itu sudah diberikan izin oleh Negara untuk mengelola dan memanfaatkan hutan.
“Berbeda dengan dulunya jika hutan hanya bisa dikelola oleh perusahaan,” kata Ade.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan diberi tahu bahwasanya mereka bisa dan boleh memanfaatkan hutan.
“Jadi informasi ini harus disebarkan, dengan adanya Festival PeSoNa 2018 nanti yang hadir ada pelajar yang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan bagaimana mengelola hutan itu. Kemudian dari kalangan birokrat, kalangan pengusaha dan kalangan milenial. Ternyata jika sekarang masyarakat kita sudah mengelola hutan secara mandiri,” kata Ade.
Harapan lainnya dari WARSI dengan adanya Festival PeSoNa, semua masyarakat atau kelompok masyarakat yang mendapatkan izin Perhutanan Sosial akan diundang dan dilibatkan dalam pertemuan dengan berbagai pihak terkait. Ada kalangan pemerintah, akademisi, perusahaan dan pengusaha. Mereka dalam event ini bisa berbagi informasi.
“Harapannya masyarakat pemegang izin pengelolaan Perhutanan Sosial bisa menyampaikan apa usaha yang mereka kerjakan, salah satu yang penting tentu apakah mereka dengan mendapatkan izin pengelolaan bisa meningkatkan perekonomian mereka,” katanya.
Apalagi di Festival PeSoNa nanti, kata Ade, ada workshop pengembangan usaha, sehingga masyarakat pengelola Perhutanan Sosial mendapatkan cara pemasaran hasil produk hutan mereka,
“Hasil Perhutanan Sosial seperti kulit manis, kopi, enau, madu, gula aren hingga rotan. Olahannya bisa mendapatkan nilai tambah. Nanti kan dalam workshop itu dihadirkan pakarnya. Jadi masyarakat bisa mendapatkan wawasan bagaimana mengelola hasil hutan mereka memiliki nilai jual lebih,” kata Ade.
“Ada edukasi, ada pengetahuan yang didapatkan pelaku Perhutanan Sosial,” katanya lagi.
Melalui Festival PeSoNa, para pengusaha juga bisa mengetahui jika ada potensi hasil hutan yang dikelola masyarakat.
“Pengusaha bisa melirik hasil hutan tersebut, itu harapan yang menurut kami sangat penting,” katanya.
WARSI sendiri akan ambil bagian dalam Festival PeSoNa 2018, WARSI akan menampilkan produk-produk Perhutanan Sosial yang mereka dampingi.
“Kita ada dari hulu hingga hilir, mulai dari Kerinci hingga Tanjung Jabung Timur kita ada damping,” kata Ade. (*)