Sektor Pajak BPHTB Targetkan Rp23 Miliar, BPPRD Sarolangun: Kecilkan Kebocoran Bayarnya Lewat Bank

Sektor Pajak BPHTB Targetkan Rp23 Miliar, BPPRD Sarolangun: Kecilkan Kebocoran Bayarnya Lewat Bank
Kabid PBB dan PPHTB Herjoni Edison. (Arfandi/brito.id)

BRITO.ID, BERITA SAROLANGUN - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Sarolangun pada 2019 ini menargetkan penerimaan pajak dari sektor Bea Pajak Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp23 Miliar.

Sedangkan total target penerimaan BPHTB dan PBB yang ditetapkan sebesar Rp 40 miliar lebih pertahunnya. 

"Dari sektor BPHTB, kemarin target yang ditetapkan Rp23 miliar," kata Kabid PBB & BPHTB, BPPRD Sarolangun Herjoni Edison dikonfimasi, Rabu (24/7/2019)

"Ketika saya masuk disini Rp800 juta. Saat ini sudah mencapai Rp1 Miliar," tambahnya.

Kata Herjoni hingga kini perolehan pajak BPHTB ini baru mencapai Rp 1 Miliar. Tentu jumlah ini masih jauh dari jumlah target yang direncanakan.

Untuk mencapai target ini katanya, akan memaksimalkan seluruh potensi pajak BPHTB yang ada di Kabupaten Sarolangun. Terutama dari transaksi penjualan tanah dan bangunan. 

Syaratnya hanya harus sesuai dengan nilai transaksi diatas Rp60 juta. Misalnya jika penjualan tanah atau bangunan sebesar Rp100 juta, maka akan dikenakan pajak BPHTB 5 persen dari jumlah Rp40 juta, yakni selisih dari Rp 100 juta dikurangi Rp60 juta. 

"Kami akan genjot dan selidiki dimana peluang kami dapat. Kita hanya lakukan sesuai nilai transaksi, yakni nilai yang logis. Misalnya penjualan ruko, nilai pasar Sarolangun sudah Rp800 juta tapi kalau dibuat Rp200 juta tidak masuk akal," katanya. 

"Hanya 5 persen dari nilai transaksi diatas 60 juta sesuai UU Nomor 28 tahun 2009. Misalnya nilai transaksi Rp 100 juta maka 40 juta dikenakan pajak BPHTB 5 persen, itulah PAD. Ada juga alih waris, tapi transaksi yang dikenakan pajak diatas 300 juta, kemarin saya kejar dapat Rp 180 juta," tambahnya.

Ia menjelaskan, salah satu potensi BPHTB ini, diantaranya perumahan yang saat ini banyak dibangun oleh developer di Kabupaten Sarolangun. Katanya, rata-rata satu unit perumahan ini dijual dengan harga Rp130 juta, artinya akan dikenakan pajak BPHTB. 

Satu unit perumahan yang diambil oleh masyarakat maka akan dikenakan pajak BPHTB 5 persen dari Rp70 juta, yakni sebesar Rp3,5 juta. 

Perumahan juga seperti itu, pihaknya sudah bekerjasama dengan BPN, bank. BPHTB nya Rp 3,5 juta, rata-rata satu unit rumah Rp 130 juta. 

Jadi setiap orang mengambil rumah, Pemda mendapatkan Rp 3,5 juta perumah, hal tersebut sudah jalan. Dia tidak akan tanda tangan kalau angkanya tidak terpenuhi, karena memang aturannya sudah ditetapkan. Dari perumahan ini, hingga saat ini sudah ada 50 rumah.

"Dan ini semua, petugas kami ke lapangan tidak memungut duit, jadi masyarakat langsung bayar ke Bank, untuk meminimalisir kebocoran. Kemarin kami sudah launching segera mungkin, untuk menghindari kebocoran dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak pbb ini," pungkasnya. (RED)

Reporter : Arfandi S