Absensi Finger Print di Dua Dinas Muarojambi Tak Berfungsi, Begini Alasannya..

Absensi Finger Print di Dua Dinas Muarojambi Tak Berfungsi, Begini Alasannya..

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Meski sudah diberlakukan sejak akhir tahun lalu, sistem absensi sidik jari (Finger Print) masih belum optimal ditetapkan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Muarojambi. Faktanya diketahui saat inspeksi mendadak yang dilakukan  Bupati Muarojambi saat hari pertama kerja pascalibur lebaran Senin(10/6/19).

 

Bupati mendapati bahwa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Muarojambi masih menerapkan sistem absensi manual. Padahal, di dua kantor instansi tersebut telah tersedia atau telah terpasang sistim finger print. Hanya saja, alat itu tidak difungsikan sesuai peruntukannya. Masnah pun menyayangkan belum optimalnya penerapan absensi finger print ini dan memerintahkan agar Kepala BKD mengecek penerapan finger print di seluruh kantor OPD.

 

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PdK) Muarojambi, Erwanisah mengakui instansi yang dipimpinnya memang benar menerapkan sistim absensi manual. Sistim absensi manual ini diberlakukan bukan berarti tidak patuh. Namun, karena alat finger print yang ada di Dinas PdK sedang ada masalah.

 

"Tadi operator sudah datang mengecek, sekarang sudah bagus," kata Erwanisah brito.id Selasa (11/6).

 

Erwanisah sendiri tidak mengetahui sejak kapan finger print di kantor Dinas Pendidikan bermasalah. Dia sendiri mengetahui kejadian itu setelah bupati melakukan sidak.

 

"Tidak tahu persis, yang pasti tidak ada unsur kesengajaan," ujarnya.

 

Erwanisah mengatakan bahwa sistim finger print di kantornya sudah diperbaiki. Namun, belum terkoneksi secara langsung ke Diskominfo Muarojambi dan BKD Muarojambi.

 

"Nanti akan diupayakan supaya bisa terkoneksi langsung," katanya.

 

Erwanisah juga bilang kalau sistim absensi sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah. Hal itu diketahui melalui Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang diajukan sekolah.

 

"Sudah mulai, itu kita lihat RKAS dana BOS yang diajukan. Ke depan semua sekolah harus menerapkan sistem finger print agar absensi guru terpantau langsung," kata pria yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bupati ini.

 

Sementara, Kepala BPPRD Muarojambi, Muhammad Fathurahman belum bisa dikonfirmasi terkait ketidak patuhan dalam penerapan finger print. Fathur sedang tidak berada di kantornya dan menurut stafnya Fathur tidak masuk kerja sejak hari pertama masuk kerja.

 

"Dari kemarin bapak nggak masuk, infonya sudah minta izin kepada ibu Bupati," kata staf BPPRD tersebut.

 

Fathurahman juga tidak merespon saat dihubungi melalui telepon selulernya. Padahal, nada handphonenya jelas terdengar nada aktif. (red)

 

Kontributor : Romi R