Defisit Neraca Perdagangan Indonesia Capai 2,05 Miliar Dolar AS, Ini Kata Direktur BPN Prabowo-Sandi…

Defisit Neraca Perdagangan Indonesia Capai 2,05 Miliar Dolar AS, Ini Kata Direktur BPN Prabowo-Sandi…

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkritisi neraca perdagangan Indonesia yang kembali mengalami defisit karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat defisit neraca dagang 2,05 miliar dolar AS.

Direktur Konsolidasi Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fuad Bawazier menilai defisit neraca perdagangan Indonesia itu disebabkan saat ini Indonesia tidak memiliki ekspor andalan.

"Pertama, defisit itu karena ekspor kita melemah, kita tidak punya ekspor andalan. Di era orde baru, kita punya komoditas ekspor andalan dan dikawal oleh pemerintah dan itu berhasil seperti playwood dan tekstil jalan," kata Fuad dalam diskusi bertajuk "Nestapa Ekonomi Indonesia 2018" di Media Center Prabowo-Sandi, di Jakarta, Rabu (19/12).

Fuad Bawazier menilai kebijakan ekonomi untuk menaikkan nilai ekspor serta valuta asing tidak dijalankan dengan baik dan tidak dikawal sehingga defisit nercara perdagangan tidak bisa dihindari.

Menurut mantan menteri keuangan ini, kebijakan penerapan B20 atau pencampuran 20 persen minyak sawit ke solar tidak berdampak besar bahkan penyebab terbesar defisit dagang saat ini disumbang oleh sektor migas. "Untuk mengurangi neraca perdagangan makanya ada B20, itu gak jalan, angka itu tidak pengaruh B20, kalau dikasih B20 rusak mesin kita, itu memang untuk bantu harga sawit yang jatuh," ujarnya.

Menurut Fuad, migas yang selalu menjadi penyebab defisit neraca perdagangan karena pada saat ini masih kurang eksplorasi sehingga pemerintah selalu melakukan impor BBM.

Dia menjelaskan, defisit neraca perdagangan itu berkaitan dengan impor BBM, Indonesia konsumsi sekitar 1,6 juta barel namun produksi hanya 750 ribu barel.

Selain itu menurut dia tindakan koruptif dari pejabat negara juga menjadi penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia sehingga menghambat kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah.

Korupsi marak Sementara itu, mantan menko ekonomi, keuangan dan industri (ekuin) Kwik Kian Gie dalam diskusi tersebut mengatakan hingga saat ini korupsi di lingkungan pemerintah justru semakin marak dan berdampak kepada kebijakan ekonomi.

Menurut dia, yang paling parah adalah korupsi tetapi pencegahannya belum terpikirkan sampai sekarang bagaimana mencegahnya sampai tidak terjadi korupsi itu bagaimana.

Kwik mengatakan, harapan baru untuk membenahi ekonomi Indonesia ada di pasangan capres ddan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiag Uno.

"Jika terpilih nanti, Prabowo-Sandi segera harus melakukan langkah konkret baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kebijakan ekonomi," ujarnya. (RED)