Ini Skema Kebijakan untuk Guru Honorer Menurut Mendikbud

Ini Skema Kebijakan untuk Guru Honorer Menurut Mendikbud

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy memastikan adanya tiga skema kebijakan untuk mengatasi persoalan kesejahteraan guru honorer.

"Nanti ada penyelesaiannya melalui tiga skema," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/1).

Mendikbud mengatakan, skema pertama adalah mengangkat guru honorer melalui proses Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang masih memenuhi syarat dari segi usia maupun kualifikasi.

Kemudian, skema kedua melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang syaratnya ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Ini khusus guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes CPNS karena terkendala ketentuan dan usia," kata Mendikbud.

Skema ketiga, memberikan kenaikan tunjangan minimum sebesar Upah Minimum Regional (UMR) di masing-masing daerah dengan menggunakan dana dari APBN.

Dana tunjangan itu akan disalurkan melalui pos Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memudahkan pengawasan penggunaan dana tersebut oleh pemerintah pusat.

"Kalau masuk DAU untuk gaji guru, bisa kita kontrol, karena itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani sepakat untuk ditindaklanjuti di level bawah agar dipetakan lebih rinci supaya bisa dipastikan ketersediaan dana dan orangnya," ujarnya.

Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan sensus ulang kepada sekitar 700 ribu guru honorer untuk penyetaraan tunjangan tersebut. (RED)