Ketua DPRD Sarolangun Pimpin Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

Ketua DPRD Sarolangun Pimpin Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

BRITO.ID, BERITA SAROLANGUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, Rabu (19/6) menggelar Rapat Paripurna Tingkat I dengan agenda Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018.

 

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun H Muhammad Syaihu didampingi Wakil Ketua Amir Mahmud. Sementara dari eksekutif dihadiri Bupati Sarolangun H Cek Endra didampingi Wabup H Hillalatil Badri. Hadir juga unsur Forkompimda, Sekretaris DPRD H Sakwan, pimpinan OPD dam sejumlah undangan lainnya.

Ketua DPRD Sarolangun, H Muhammad Syaihu membuka rapat menyampaikan, Rapat Paripurna dihadiri 21 anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan dinyatakan telah memenuhi kuorum. Usai pimpinan membuka rapat paripurna, Bupati Sarolangun H Cek Endra dipersilahkan membacakan pidato nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018.

 

Dalam pidatonya, Bupati menyebutkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 ini merupakan laporan keuangan yang disampaikan dalam bentuk Ranperda yang telah disampaikan ke DPRD Kabupaten Sarolangun melalui Surat Bupati Sarolangun Nomor 900/206/AKLAP/BPKAD/2019 tanggal 31 Mei 2019.

 

“Sebelum disampaikan, laporan keuangan ini terdahulu telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.  Alhamdulillah setelah dilakukan pengkajian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, maka laporan keuangan pertangungjawaban pelaksanaan APBD 2018 mendapoat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) atau WTP dari BPK RI,” katanya.

 

Disebutkan Bupati, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 ini diarahkan pada penjelasan mengenai pertangungjawaban keuangan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018. Laporan Keuangan tersebut juga telah disusun dengan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

 

“Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan secara aktual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,” sebut Bupati.

 

Setelah Bupati menyampaikan pidato nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2018, Ketua DPRD menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati dan anggota dewan dan seluruh undangan yang hadir.

 

‘’Kami mengundang seluruh anggota dewan dan undangan lainnya pada sidang paripurna berikutnya,’’ kata HM Syaihu. (Arf/Adv)