Pemerintah Diminta Hentikan Aktivitas Perusahaan Batu Bara yang Bermasalah

Pengurus Badko HMI Jambi menggelsr diskusi bertema "Analisis Polemik Perusahaan Batubara dan Masyarakat Siapa yang Salah?"

Pemerintah Diminta Hentikan Aktivitas Perusahaan Batu Bara yang Bermasalah

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Pengurus Badko HMI Jambi menggelsr diskusi bertema "Analisis Polemik Perusahaan Batubara dan Masyarakat Siapa yang Salah?"

Diskusi ini dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan, antara lain KAMMI, GMNI, IMM, Pemuda Muhamadiyah, PMKRI dan beberapa paguyuban mahasiswa daerah. Digelar di lantai 2 Kedai Kopi Nikmat Sungai Kambang.

  BACA JUGA
Neno Warisman Dijadwalkan Hadiri Deklarasi #2019GantiPresiden di Jambi

Tiga narasumber yang hadir adalah Musri Nauli, SH (Pengamat Hukum), Puji Siswanto SE (Assosiasi Angkutan Batu Bara) dan Lutfhi Wahyudi, ST, MT (Akademisi) yang dimoderatori Saiful Roswandi.

Dalam diskusi itu menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah daerah. Pertama meminta pemerintah tegas mengkaji ulang izin dan menghentikan aktivitas perusahaan yang belum memenuhi izin sesuai dengan Undang-undang.

Kedua meminta pemerintah transparan dan memberikan informasi jumlah PAD yang dihasilkan oleh perusahaan batu bara di Jambi. Ketiga memberikan beberapa tuntutan melalui jalur hukum kepada perusahaan dan dinas terkait terbukti melakukan pengrusakan dan oembiaran ekosistem, tidak melakukan kewajiban reklamasi lubang pasca tambang.

Keempat neminta gubernur mengevaluasi kinerja Dinas ESDM dan Perhubungan karena tidak mampu bekerja dan memberikan pengawasan sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku. "Kita juga meminta pemerintahan untuk segera melakukan upaya duduk bersama melibatkan seluruh stakeholder dalam pembahasan solusi dari polemik banyak," kata Iin Habibi, Ketua Umum Badko HMI mewakili peserta diskusi.

  BACA JUGA
Meski Ditolak, Deklarasi #2019GantiPresiden di Jambi Tetap Digelar

Menurut dia, dalam diskusi juga muncul wacana melakukan judicial review terkait UU Minerba dengan dengan data dan fakta yang ada. "Pemerintah juga kita minta memeriksa seluruh surat kendaraan dan memeriksa urine seluruh supir armada batubara yang terindikasi mengunakan narkoba," ungkapnya.

Langkah-langkah strategis dan taktis selanjutnya disusun oleh tim yang sudah dibentuk dari pimpinan-pimpinan OKP Cipayung+ untuk  segera dilaksanakan. (*/ron)