Soal Posisi Rommy di TKN, PPP dan Timses Saling Tunggu Sikap

Soal Posisi Rommy di TKN, PPP dan Timses Saling Tunggu Sikap

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, jabatan Romahurmuziy sebagai Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan diganti atau tidak, adalah kewenangan TKN.

"Soal penggantian jabatan di TKN adalah kewenangan pimpinan TKN. Namun, PPP akan segera menyampaikan hasil keputusan rapat Pengurus Harian DPP PPP ke TKN," kata Arwani Thomafi ketika dihubungi melalui telepon selulernya di Jakarta, Sabtu malam (16/3).

Menurut Arwani, keputusan rapat Pengurus Harian (PH) DPP PPP adalah memberhentikan ketua umum Muhammad Romahurmuziy karena tersangkut kasus hukum, kemudian menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Suharso Monoarfa, sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

Rapat PH DPP PPP dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani, di kantor DPP PPP Menteng, Jakarta Sabtu petang. Menurut Arwani, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Suharso Monoarfa, yang ditetapkan sebagai Plt ketua umum, akan dikukuhkan pada forum rapat kerja nasional (Rakernas) yang akan diselenggarakan dalam waktu secapatnya.

"Mas Romy (Romahurmuziy) sebelum menyatakan mengundurkan diri dari jabatan ketua umum, sehingga rapat PH DPP kemudian menetapkan Pak Suharso sebagai Plt ketua umum," katanya.

Ketika ditanya, apakah jabatan posisi Romahurmuziy di TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga akan diganti, Arwani mengatakan hal itu adalah kewenangan TKN. "Kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat PH DPP PPP kepada TKN," katanya.

Sebelummya, Sekretaris TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan, TKN menunggu sikap PPP mengenai posisi ketua umumnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Kami masih menungggu sikap resmi dari PPP. Kami terus membangun komunikasi dengan teman-teman di PPP," kata Hasto.

TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, kata dia, akan mencermati semua situasi dan kondisi yang ada. Apapun yang menyangkut politik, menurut Hasto, TKN harus berhati-hati dalam mengambil langkah. "Kita harus bijak menanggapi persoalan tersebut," kata Hasto.(RED)