Carut Marut Pelaksanaan Pemilu di Jambi, Ini Catatan Bawaslu

Carut Marut Pelaksanaan Pemilu di Jambi, Ini Catatan Bawaslu

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Selain bencana alam yang merusak kotak suara ada beberapa problem pelaksanaan teknis dalam pemungutan suara yang dijalankan oleh KPU pada jajaran KPPS. Terutama di seluruh TPS di Provinsi Jambi dengan carut marutnya pelaksanaan pemilu 2019 ini,  menjadi catatan bagi Bawaslu Provinsi Jambi.

 

Disampaikan Fahrul Rozi Bawaslu Provinsi Jambi,  ada dua catatan secara umum pihak Bawaslu Provinsi Jambi. Pertama persoalan teknis,  Bawaslu mencatat prosedur dan mekanisme pelaksanaan yang kurang dipahami oleh jajaran KPU di tingkat KPPS.  Dimana pembukaan TPS harusnya pada pukul 07.00 dan ditutup sampai dengan jam 18.00 WIB.

 

“Sementara temuan Bawaslu di lapangan ada yang buka TPS pada pukul 08.00 pada pukul 09.00 dan parahnya ada yang 10.00. Tidak hanya itu,  ada juga permasalahan surat suara yang kurang yang berpindah C1 Plano yang kurang.  Dan di Lapas Jambi terjadi kekurangan suara-suara dan ini menjadi persoalan dan pada permasalahan teknis, artinya ini menjadi catatan dan koreksi bagi pos Provinsi Jambi,” ungkapnya, Kamis (18/4).

 

Selain itu juga ada permasalahan surat suara DPD yang tidak ada di TPS. Ini terjadi di Kabupaten Merangin di TPS 10 Kelurahan Dusun Bangko.  Dimana surat untuk DPD tidak ada.  "Jangan ini dianggap remeh dan ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi Bawaslu dan yang kedua lanjutnya catatan pada validasi daftar pemilih,” jelas Paul.

 

Persoalan pemilih ini muncul pada saat pemungutan suara dilaksanakan di TPS karena ada tiga bentuk daftar pemilih yang pertama kategorinya itu ada DPT DPTB dan DPK.  Fahrul juga menjelaskan pemahaman ketiga kategori pemilihan inilah yang kurang dipahami jajaran KPPS dan bahkan ada yang kategori DPT yang memilihnya dari pukul 12.00 sampai pukul 13.00 dan yang kedua DPK itu bisa memilih jika bisa menunjukkan KTP atau suket sesuai dengan alamat KTP di TPS dan ini ada yang dipilih dalam kategori DPK, ujarnya.

 

Selain itu masyarakat yang tidak masuk DPT juga menjadi permasalahan dan catatan dan inilah problem secara umum yang didapatkan dari pengawasan bagi Bawaslu ProvinsinJambi dan fakta di lapangan.  (red)

 

Reporter : Dewi Yana Safitri