Kemendagri Ingatkan Daerah Hadapi Tantangan Ekonomi 2026, Sekda Lubuklinggau: Stabilitas Harga Jadi Prioritas

BRITO.ID, BERITA LUBUKLINGGAU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan peringatan tegas kepada seluruh pemerintah daerah dan kementerian terkait agar bersiap menghadapi tantangan ekonomi tahun 2026. Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam rapat koordinasi evaluasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara virtual, Senin (12/1/2026).

Dalam paparannya, Tomsi mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year-to-year) Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 tercatat di angka 2,92 persen. Angka tersebut dinilai masih terkendali, meskipun Indonesia menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk bencana di sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

“Dengan angka 2,92 persen, ini menunjukkan kerja keras semua pihak. Meski ada lonjakan di beberapa titik, tetapi masih dalam batas toleransi yang ditetapkan,” ujar Tomsi.

Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan parameter Bappenas, inflasi ideal berada pada kisaran 1,5 hingga 2,5 persen, dengan batas atas toleransi di level 3,5 persen. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta lebih serius mengidentifikasi persoalan yang terjadi sepanjang 2025 sebagai dasar perumusan kebijakan 2026.

Lebih lanjut, Tomsi mengingatkan bahwa pemerintah pusat akan memaparkan daftar daerah yang masuk kategori “rapor merah” dalam pengendalian inflasi. Daerah-daerah tersebut akan diminta menjelaskan langkah konkret yang akan ditempuh ke depan.

"Komitmen pemerintah pusat jelas, yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen,” tegasnya.

Menanggapi arahan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau, H. Trisko Defriansya, menegaskan bahwa Pemkot Lubuklinggau siap menjalankan instruksi Kemendagri dengan memperkuat langkah antisipatif di lapangan.

Menurut Trisko, pengendalian inflasi bukan hanya soal angka statistik, tetapi menyangkut langsung daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

“Inflasi ini dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Kalau harga bahan pokok naik, yang paling terdampak adalah rakyat kecil. Maka, pemerintah daerah tidak boleh menunggu harga naik dulu baru bergerak,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkot Lubuklinggau akan terus memperkuat koordinasi lintas OPD, memaksimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta memperluas intervensi pasar jika diperlukan.

“Kami fokus pada stabilisasi harga pangan, kelancaran distribusi, dan penguatan cadangan bahan pokok. Ini bukan hanya tugas ekonomi, tapi juga tugas kemanusiaan,” tambahnya.

Trisko juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan petani, distributor, dan pelaku usaha agar rantai pasok tetap stabil.

“Kalau suplai aman, harga akan terkendali. Itu prinsipnya. Maka pendekatannya harus menyeluruh, tidak bisa parsial,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Lubuklinggau, di antaranya Sekda H. Trisko Defriansya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H. Emra Endi Kesuma, Kepala Dinas Pertanian Hj. Dwi Eri Yanti, Kabag Perekonomian Yulia Efrina, serta perwakilan OPD terkait.

Pemkot Lubuklinggau menegaskan komitmennya untuk tetap berada di jalur pengendalian inflasi nasional, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat.

(Ado)