Dikhawatirkan jadi Alat Rezim untuk Kriminalisasi, Aktivis HMI Gugat UU Terorisme di MK

Dikhawatirkan jadi Alat Rezim untuk Kriminalisasi, Aktivis HMI Gugat UU Terorisme di MK

 

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Dua aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengajukan permohonan uji materi Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 (UU Terorisme) terkait definisi dan motif terorisme di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Frasa 'ideologi' dalam ketentuan a quo menurut kami bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," ujar salah satu pemohon Faisal Alhaq Harahap di Gedung MK Jakarta, Jumat.

Faisal menyatakan definisi terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) khususnya frasa 'dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan' dapat menjadi alat bagi pemegang kekuasaan atau rezim untuk melakukan kriminalisasi.

"Jika pada nantinya tidak menyukai ideologi atau pandangan politik tertentu, termasuk itu salah satunya ideologi Islam, dapat mengkriminalisasi dengan menggunakan definisi dari frasa tersebut untuk memberangus dan mendakwakan suatu gerakan yang sebenarnya tidak termasuk gerakan terorisme," jelas Faisal.

Pemohon lainnya, Muhammad Raditio Jati Utomo juga menyebut pasal a quo dapat menciptakan stigma lslam mengajarkan terorisme. Para pemohon berpendapat ketentuan a quo justru mempersempit upaya pemberantasan terorisme. Sebab motif seseorang melakukan tindakan terorisme tidak hanya terbatas kepada definisi motif yang ada di dalam ketentuan a quo, namun bisa juga berbagai motif lainnya.

Dalam petitumnya para pemohon kemudian meminta agar MK menyatakan frasa "dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan" dalam Pasal 1 angka 2 UU Terorisme bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.