Gerindra dan PKS Kompak Tak Hadir di Pelantikan Pj Gubernur Jabar

Partai Gerindra menunjukkan sikapnya sebagai oposisi dengan tidak mengutus satu pun perwakilan dalam acara pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (18/6/2018). Tak hanya Partai Gerindra, perwakilan Partai Keadilan Sosial (PKS) pun tak terlihat duduk dalam deretan kursi para tamu undangan.

Gerindra dan PKS Kompak Tak Hadir di Pelantikan Pj Gubernur Jabar

BRITO.ID - Partai Gerindra menunjukkan sikapnya sebagai oposisi dengan tidak mengutus satu pun perwakilan dalam acara pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (18/6/2018). Tak hanya Partai Gerindra, perwakilan Partai Keadilan Sosial (PKS) pun tak terlihat duduk dalam deretan kursi para tamu undangan.

Aksi boikot dengan ketidakhadiran perwakilan anggota DPRD dari Partai Gerindra atas instruksi Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Mulyadi. "Dengan segala pertimbangan atas dasar aturan dan konsultasi dengan DPP bidang Hukum. Kami meminta kepada seluruh anggota fraksi Gerindra DPRD provinsi untuk tidak menghadiri acara pelantikan Penjabat Gubernur Jabar hari ini," kata Mulyadi.

BACA JUGA


Selain Gerindra, sejumlah tamu undangan dari PKS Jabar juga tidak ada di lokasi pelantikan. Namun ketidakhadiran mereka dikarenakan masih banyak yang sedang libur Lebaran.

Diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan telah sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Juni 2018.

Dia melanjutkan, dasar penunjukan pejabat gubernur yakni Pasal 201 Ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Penjabat gubernur yang telah dilantik memiliki tugas dan kewenangan kepala daerah sebagaimana amanat Pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 132A Undang -Undang PP Nomor 49 Tahun 2008 Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.