Gugatan Perpres WKDS Ganggu Pemerataan Dokter Spesialis di Daerah

Gugatan Perpres WKDS Ganggu Pemerataan Dokter Spesialis di Daerah

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Gugatan terhadap Peraturan Presiden tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dinilai bisa mengganggu pemerataan kebutuhan dokter spesialis di daerah.

"Saya takut dengan hilangnya WKDS akan tergganggu lagi penempatan spesialis," kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri mengatakan di Jakarta, Jumat (11/1).

Seorang mahasiswa kedokteran asal Aceh yang masih menjalankan studi spesialisnya Ganis Irawan mendaftarkan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nommor 4 Tahun 2017 tentang WKDS ke Mahkamah Agung pada 7 September 2018. Kemudian pada 18 Desember 2018 hasil perkara sudah keluar dengan MA mengabulkan gugatan tersebut.

Menurut Ganis program WKDS untuk pemerataan dokter spesialis yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di daerah, khususnya daerah terpencil dan sangat kekurangan tenaga kesehatan, dinilai melanggar hak asasi manusia dan menyebutnya sebagai kerja paksa.

Dengan adanya keputusan ini, Ganis yang masih menjalani studi dokter spesialis di Universitas Syah Kuala Aceh diuntungkan dengan tidak harus menjalankan program WKDS setelah lulus yaitu dikirim ke daerah selama satu tahun untuk masa pengabdian kepada masyarakat yang kekuarangan tenaga kesehatan.

Pemerintah mengeluarkan program WKDS pada 2017 tujuannya untuk pemerataan dokter spesialis agar tidak hanya berada di kota-kota besar, tapi ke seluruh daerah Indonesia yang membutuhkan.

Dokter spesialis yang diwajibkan menjalani pengabdian adalah spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi, dan spesialis kebidanan.

Program ini diterapkan bagi mahasiswa kedokteran spesialis yang baru lulus untuk ditempatkan di daerah selama satu tahun dengan diberikan insentif dari pemerintah pusat dan daerah yang bisa mencapai Rp50 juta per bulan, juga rumah dan mobil dinas.

Menurut Usman, hingga kini Kemenkes belum menerima secara resmi hasil putusan tersebut dari MA sehingga belum ada putusan final untuk kelangsungan program WKDS. Namun Kemenkes bersama ikatan profesi dan kolegium sepakat bahwa program pemerataan dokter spesialis seperti yang telah dijalankan melalui WKDS harus tetap berlanjut.

Rencananya, Kemenkes tetap akan membuat regulasi yang mengatur bahwa dokter spesialis baru tetap akan dikirim ke daerah dengan memasukannya ke dalam program pendidikan spesialis yang dijalankan.

Selama 2017 dan 2018 program WKDS telah mengirimkan 2039 dokter spesialis di 631 rumah sakit di seluruh Indonesia. (RED)