Ini Tujuh Larangan Bagi ASN Saat Pilgub 2020, Baca Disini…

Ini Tujuh Larangan Bagi ASN Saat Pilgub 2020, Baca Disini…

BRITO.ID,BERITA SAROLANGUN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi memberikan himbauan dan peringatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melanggar tujuh larangan selama Pilkada Provinsi Jambi nantinya.

 

Menurut Afrizal, Anggota Bawaslu Provinsi Jambi sudah jelas bahwa netralitas ASN sangat ditekankan dalam Pemilu apalagi dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi tahun 2020 nantinya.

 

Dasar regulasinya pada UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 10 tahun 2016, PP 53 tahun 2010, PP 42 tahun 2004,dan surat MenPAN RB.

 

"Keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,himbauan,seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga,dan masyarakat,itu pelanggaran,"kata Afrizal ketika dikonfirmasi oleh BRITO.ID Minggu siang (16/6/2019)

 

Afrizal mengatakan merujuk PP Nomor  53 tahun 2010 pasal 7 dalam edaran ini tertulis jika PNS terbukti melanggar maka akan diberikan sanksi administratif dan atau sanksi hukuman disiplin. Mulai dari penundaaan kenaikan gaji berkala sampai dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

 

"Dalam PP 53 tahun 2010, PP 42 tahun 2004, dan Surat MenPAN RB kan sudah jelas sanksinya," ucapnya

 

Adapun 7 Poin larangan PNS ditahun Politik diantaranya:

 

  1. ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai Calon Kepala Daerah.

 

  1. Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon.

 

  1. Dilarang mendekati Parpol terkait dengan pungusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.

 

  1. Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media social.

 

  1. Dilarang menjadi pembicara pada pertemuan Parpol.

 

  1. Dilarang Foto bersama calon.

 

  1. Dilarang menghadiri deklarasi calon,baik itu dengan atau tanpa atribut Parpol.

 

"Dari 7 Poin itu kita harapkan bagi ASN harus mentaatinya," pungkasnya. (red)

 

Reporter : Arfandi S