Kalah di MA, Pemkot Jambi Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI Nonjobkan Dua Pejabat PUPR

Masih ingat kasus UPCA Kota Jambi versus BPK RI Perwakilan Jambi? Kasus yang sampai di Mahkamah Agung (MA) itu telah dimenangkan oleh BPK RI. Atas kemenangan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi harus menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Kalah di MA, Pemkot Jambi Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI Nonjobkan Dua Pejabat PUPR

BRITO.ID, JAMBI - Masih ingat kasus UPCA Kota Jambi versus BPK RI Perwakilan Jambi? Kasus yang sampai di Mahkamah Agung (MA) itu telah dimenangkan oleh BPK RI. Atas kemenangan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi harus menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Seperti diketahui, BPK RI merekomendasi Pemkot Jambi untuk membebastugaskan dua pejabar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi. Akhirnya Pemkot Jambi pun menindaklanjuti rekomendasi itu.

Melalui surat yang dikeluarkan Pjs Walikota Jambi tertanggal 21 Juni 2018, Pemkot Jambi melepaskan jabatan kepala UPTD UPCA Kota Jambi dan kepala Binamarga Dinas PUPR Kota Jambi. Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya mengatakan surat pelepasan jabatan kepala Bidang Binamarga PUPR dan UPT UPCA dikeluarkan Pjs Walikota Jambi tertanggal 21 Juni 2018.

Surat tersebut dikeluarkan berdasarkan rekomendasi BPK RI Perwakilan Jambi, sebagai tindak lanjut dari LHP BPK 2015 masalah UPCA. “Sudah kita sanksi. Kepala UPCA dan Kabid Binarga PUPR bebaskan dari jabatannya,” kata Budidaya, melalui metrojambi.

Selain itu BPK juga meminta Kepala UPCA untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp5,12 miliar. Pengembalian itu menurut Budidaya masih dalam proses Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). "Belum diangsur (pengembaliannya),” katanya.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Fatri Suandri menambahkan Kabid Binamarga saat ini dijabat Agustiawan. Sementara Kepala UPCA dijabat Sofyan. "Pejabat sebelumnya kembali ke staf," tambahnya.

Seperti diketahui, MA mengabulkan permohonan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Medan pada 23 Mei 2017 serta menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha negeri Jambi pada 14 Februari 2017.

Putusan MA nomor 446/TUN/2017 tersebut memerintahkan kepada kepala UPCA saat itu, AW dan Kasubbag TU, MA untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5,12 miliar. (B1)