Kritik Pedas Christ ke Ahok: Urus DKI Saja tidak Becus, Urus Pertamina Lebih tidak Becus Lagi, Hebatnya Cuma Kritik ke....
Tokoh Papua Christ Wamea melontarkan sindiran pedas buat Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal ini dikarenakan merespon kritik yang diberikan Ahok kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dimana menurut Ahok BPK RI terkesan bekerja sesuka hati lantaran tidak ada pihak yang mengawasinya. Ahok menginginkan, minimal ada pihak ketiga yang mengawasi kerja lembaga itu.
BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Tokoh Papua Christ Wamea melontarkan sindiran pedas buat Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal ini dikarenakan merespon kritik yang diberikan Ahok kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dimana menurut Ahok BPK RI terkesan bekerja sesuka hati lantaran tidak ada pihak yang mengawasinya. Ahok menginginkan, minimal ada pihak ketiga yang mengawasi kerja lembaga itu.
Christ Wamea lantas mengungkit kepemimpinan Ahok DKI Jakarta, dia menyebut selama menjadi orang nomor satu di DKI, Ahok tak pernah becus menjadi Gubernur. Kegagalan Ahok kata Christ Wamea berlanjut sampai dirinya menjadi bos di Pertamina.
“Urus DKI saja tidak becus. Urus pertamina lebih tidak becus lagi," kata Christ Wamea di akun twitter pribadinya dikutip Jumat (26/11/2021).
Christ Wamea melanjutkan, Mantan Bupati Belitung Timur itu hanya pandai mengkritisi kerja lembaga lain, padahal lembaga yang ia pimpin juga masih bobrok.
“Ternyata hebatnya hanya cuma bisa kritik lembaga lain,” sambungnya.
Sebelumnya, Ahok mengkritik BPK sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya.
Pasalnya, menurut Ahok, apabila BPK sudah mengambil keputusan, maka tidak ada pihak yang berani melawannya.
“Jadi semua putusan ada di BPK dan mereka dikasih undang-undang BPK itu, tidak boleh ada pihak ketiga melakukan perhitungan, dia putuskan A harus terima A, selesai Anda,” kata Ahok
Ahok bahkan mengungkapkan bahwa apabila ingin mengajukan keberatan, maka dapat diproses melalui badan kehormatan di BPK.
Ia menilai hal tersebut tidak adil karena keberatan diajukan kepada badan yang mengawasi kinerja BPK itu sendiri.
Akibatnya, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, terdapat oknum yang memanfaatkan celah tersebut.
“Jadi, ada kesan begini ‘tenang kalo BPK sudah periksa dan dinyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita,” ujarnya.
Ahok kemudian menceritakan pengalamannya ketika dipanggil BPK terkait lahan untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras saat dirinya menjabat sebagai Gubernur.
Ia mengatakan bahwa saat, itu BPK mempertanyakan kerugian negara akibat membeli lahan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi.
Menurut BPK, kata Ahok, seharusnya ia sebagai gubernur dapat menentukan NJOP dengan nilai yang lebih rendah.
“Dia mempersoalkan, kenapa Anda beli tanah dengan harga NJOP, sedangkan Anda seorang gubernur bisa menentukan NJOP berapa. Kenapa anda gunakan NJOP yang mahal, sementara di gang-gang belakang ada NJOP yang murah,” ungkapnya.
Ahok pun membalas bahwa kewenangan menentukan NJOP adalah Kementerian Keuangan.
Sumber: WartaEkonomi
Editor: Ari