Pasca Izin Usaha Dicabut, PT APTP Sarolangun Nekat Beroperasi

Setelah dinyatakan melanggar hukum dan tidak memenuhi kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan masyarakat sekitar, Izin usaha PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP) dicabut.

Pasca Izin Usaha Dicabut, PT APTP Sarolangun Nekat Beroperasi
Tampak PT APTP yang Masih Beroperasi (Arfandi S/BRITO.ID)

BRITO.ID,BERITA SAROLANGUN - Setelah dinyatakan melanggar hukum dan tidak memenuhi kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan masyarakat sekitar, Izin usaha PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP) dicabut.

Surat yang dikeluarkan oleh Pemkab Sarolangun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
per tanggal 21 Juli 2020 lalu, Hak Guna Usaha (HGU) PT APTP yang  bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, di Kecamatan Sarolangun, izin usahanya dicabut sementara 

Namun disayangkan pada saat ini pihak PT. APTP mengindahkan surat dari Pemkab Sarolangun dan tetap melakukan aktifitas seperti biasa.

"Kami selaku masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan, mempertanyakan tindak lanjut surat pencabutan izin usaha sementara PT. APTP oleh Pemkab Sarolangun, mengapa izinnya dicabut, namun masih terus beroperasi,"kata Al Fikar Ketua Karang Taruna kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun.

Kata Fikar, jika izin usaha dicabut sementara, maka tidak boleh ada kegiatan menjelang kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat sekitar dipenuhi.

"Seharusnya kegiatan perusahaan dihentikan dahulu menjelang kesepakatan yang difasilitasi Pemkab Sarolangun itu dipenuhi. Namanya juga izin usaha dicabut sementara,"ujarnya.

Hal senada juga dipertanyakan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Gunung Kembang, Imam Sentosa, yang mana dirinya mendesak agar Pemkab Sarolangun bisa menindak lanjuti surat pencabutan izin sementara PT. APTP. Dimana dalam surat tersebut, izin dicabut namun kegiatan tetap berjalan.

"Yang menjadi pertanyaan kami, kegiatan yang dilakukan oleh PT. APTP atas dasar apa, karna tidak ada izin, artinya kegiatan itu ilegal, mengapa saat ini pemerintah tidak melakukan pemantauan setelah surat pencabutan izin sementara diberikan,"terangnya.

Seharusnya kata Imam Sentosa, pihak Pemkab Sarolangun membuat tim pemantauan atas surat pencabutan izin sementara itu,dan menindak lanjuti keputusan yang diberikan pemerintah kepada pihak perusahaan.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan menyurati pemerintah, untuk mempertanyakan tindak lanjut dari surat pencabutan izin usaha sementara itu, mengapa pihak perusahaan sudah dibiarkan beraktifitas, apakah memang pihak perusahaan sudah merealisasikan kesepakatan yang dibuat,"pungkasnya

Penulis: Arfandi S
Editor: Rhizki Okfiandi