Pemborosan Anggaran, Dewan Minta Inspektorat Periksa Dinas Kominfo

Pemborosan Anggaran, Dewan Minta Inspektorat Periksa Dinas Kominfo
Anggota DPRD Tanjab Barat Suprayogi (Heri Anto/BRITO.ID)

BRITO.ID, BERITA TANJAB BARAT-Anggota DPRD Tanjab Barat meminta Inspektorat memeriksa anggaran perjalanan dinas ke luar kota atau kegiatan konsultasi keluar daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tanjung jabung Barat.

Pasalnya, anggaran untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah mencapai Rp 845.430.000 pada APBD Perubahan tahun 2019 ini yang dinilai pemborosan.

Anggota DPRD Tanjab Barat Suprayogi menilai, masih banyak pekerjaan yang lebih penting ketimbang konsultasi keluar daerah. perbaiki jaringan-jaringan internet untuk masyarakat itu lebih baik dan bangun akses telekomuniasi untuk kebutuhan publik.

"Saya minta Inspektorat untuk terjunkan tim secara serius, audit dana yang begitu besar tersebut," tegas Politisi dari Partai Golkar tersebut, Kamis (14/11/19).

Dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut, hanya digunakan oleh oknum- oknum pejabat tertentu di Instansi tersebut yang lebih sering melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah, mulai dari Kepala Dinas hingga pejabat bawahannya yang lebih dekat dengan Pimpinannya.

"Kita tau, Pemerintah tengah gencar meningkatkan kualitas pelayanan umum. Namun, niat baik pemerintah daerah itu dijadikan ajasmanfaat oleh pejabat tertentu saja, yang dinilai tidak sejalan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjabbar." Tukasnya.

Terpisah, Pengamat Pemerintah dan juga Tokoh Masyarakat Tanjabbar, H. Havy Zainsyah mengaku sangat mesayangkan anggaran Konsultasi Keluar Daerah mencapai angka sebesar itu.

“Ini namanya mubazir dan pomborosan, karena dinas luar atau jalan-jalan keluar daerah itu tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Seharusnya Kominfo fokus pada Pembangunan Infrastruktur Komunikasi, apalagi Program bandwith dinilai gagal karena jaringan data yang dibeberapa OPD sangat lemot bahkan nyaris tidak berfungsi," tegasnya.

Pengacara Senior itu, juga meminta Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran Perjalanan Dinas tersebut, mengigat sekarang sudah jaman modern sangat tidak layak pejabat banyak melakukan perjalanan dinas.

"Sekarang jaman internet, apalagi di Dinas Kominfo. Dak layak perjalan dinas terlalu banyak, cukup melalui online. Hal ini butuh Inspektorat atau BPK untuk mengaudit porsi dari perjalan dinas Kominfo," jelasnya.

Sayangnya, sampai berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Kominfo Tanjab barat, H Taharuddin belum bisa dimintai keterangan. Saat didatangi ke kantornya untuk di konfirmasi terkait hal tersebut, dirinya tak berada ditempat. Bahkan, saat dihubungi via telpon juga bernada tidak aktif. 

Penulis: Heri Anto

Editor: Rhizki Okfiandi