Sosialisasi Partisipatif, Bawaslu Muarojambi Sebut UU Pilkada dan UU Pemilu Ada Yang Tidak Sinkron

Sosialisasi Partisipatif, Bawaslu Muarojambi Sebut UU Pilkada dan UU Pemilu Ada Yang Tidak Sinkron
Sosialisasi Partisipatif Pengawasan Pemilu (Raden Romi/BRITO.ID)

BRITO.ID, BERITA MUARO JAMBI- Bawaslu mengajak Mahasiswa dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda di Muarojambi berdiskusi bersama. Tujuannya untuk mensosialisasikan pengawasan pemilu partisipatif dalam rangka kilas balik proses penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2019 serta menyongsong Pilkada 2020 Rabu (27/11/19) di salah satu hotel di Kota Jambi.

"Ini untuk mengevaluasi kinerja kita dan sekaligus meminta masukan dan saran dari pihak luar untuk perbaikan ke depan. khususnya penanganan pelanggaran Pemilu," kata Yasril Komisioner Bawaslu Muaro Jambi Rabu (27/11/19).

Ada beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan tersebut. Mulai isu money politik sampai implementasi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Bahwa butuh peran masyarakat untuk sama-sama mengawal proses Pilkada. Paling tidak menekan atau meminimalisir praktik money politik di lapangan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga diberikan pemaparan materi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Dr. M. Muslim SH., M.H serta Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin S.IP, M.IP.

Dalam paparannya, Dr Muslim menyampaikan bahwa Pemilu dalam bahasa sederhananya adalah proses untuk memilih pemimpin. Dalam proses ini haruslah memilih pemimpin yang baik dan untuk memilih pemimpin yang baik haruslah dengan proses yang baik pula. Soal peraturan perundangan yang ada saat ini, diakui Muslih bahwa memang masih belum tegas.

"Peraturan perundang-undangan masih belum tegas dan lebih memihak pemangku kepentingan. Dan tentunya dalam proses pemilihan yang seperti sekarang ini yang harus dikedepankan adalah kesadaran masyarakat," kata Muslim.

Terkait peraturan perundangan yang dianggap masih belum tegas, Yasril menyebut pihaknya hanya menjalankan apa yang diamanahkan oleh UU. Pihaknya tentu akan mendorong pemangku kepentingan dan pembuat undang-undang untuk melakukan revisi terkait norma-norma yang tidak pas.

"Saat ini masih judicial review (UU No.10 Tahun 2016) di MK. Memang ada beberap poin yang tidak sejalan antara UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kita akan mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan revisi paling tidak revisi terbatas," pungkas Yasril.

Reporter: Raden Romi

Editor: Rhizki Okfiandi