TNI Punya Rumah Dinas Baru

BRITO.ID - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyerahkan 408 rumah dinas pengganti bagi anggota TNI Angkatan Udara (AU). Mereka yang mendapat merupakan korban dari dampak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Serah terima rumah dinas pengganti itu disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Sementara, pemberian simbol 408 rumah itu diserahkan oleh Direktur Utama KCIC Chandra Dwiputra kepada Kepala Staf AU Marsekal TNI Yuyu Sutisna dan juga dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi KCIC dan TNI AU. Semoga rumah pengganti ini bisa sangat bermanfaat dan memberi kenyamanan serta kehangatan bagi personil TNI beserta keluarga yang menempatinya," kata Rini, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa 3 Juli 2018.

408 rumah tersebut memiliki ragam tipe bangunan, antara lain tipe 120 sebanyak 50 unit, tipe 72 sebanyak 150 unit dan tipe 60 sebanyak 208 unit. Tak hanya itu, pihak KCIC pun melengkapi area rumah dinas dengan empat unit mess yang memiliki total kamar sebanyak 124 unit. 

Area kompleks rumah dinas juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti gardu listrik, instalasi air bersih, balai pertemuan warga, masjid, taman, serta lapangan olahraga seperti voli, badminton, basket dan futsal. 

Bahkan KCIC pun membangun tribun dan renovasi stadion di Kompleks AU Halim. Adapun sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti jalan dan saluran, tempat parkir, rambu jalan, penerangan jalan, tempat pembuangan sampah serta pagar pembatas.

"Sepanjang yang saya ketahui, proses administrasi ini telah melalui pembahasan yang panjang dan tidak mudah, namun berkat kerja keras serta pemikiran yang cermat juga cerdas dari Bapak dan Ibu beserta jajaran, Alhamdulillah proses-proses administrasi dapat terselesaikan dengan baik. Salah satu hasilnya dapat kita rasakan pada hari ini," ucap Rini lagi. 

Proyek kereta cepat ini juga padat karya, karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dalam perjanjiannya dengan pihak Tiongkok, terdapat jaminan alih pengetahuan yang diberikan kepada pekerja Indonesia.

Ke depannya, diharapkan Indonesia bisa membangun sendiri kereta cepat di daerah-daerah lain. Proyek ini juga mayoritas akan dikerjakan oleh pekerja dalam negeri. Khusus untuk pembangunan konstruksi, tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 39 ribu pekerja.