BREAKING NEWS!! Sarolangun Buka Lowongan CPNS, Bakal Buka 193 Formasi

BREAKING NEWS!! Sarolangun Buka Lowongan CPNS, Bakal Buka 193 Formasi
Kepala BKPSDM H A Waldi Bakri menerima berkas formasi CPNS. (Arfandi/brito.id)

BRITO.ID, BERITA SAROLANGUN - Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun, pasalnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun resmi menerima jumlah formasi terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 ini.

Kepala BKPSDM H A Waldi Bakri, Minggu (20/10) kemarin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemenpan RB dengan nomor 606 tahun 2019 bahwa formasi CPNS untuk Kabupaten Sarolangun berjumlah sebanyak 193 orang formasi.

"Formasi tersebut diantaranya 95 tenaga pendidikan, 53 tenaga kesehatan dan 45 tenaga teknis," katanya, yang baru saja menghadiri rakor persiapan pengadaan CPNS Tahun 2019 di Jakarta.

Kata Waldi menjelaskan bahwa secara keseluruhan dalam rakor pengadaan CPNS tahun 2019 ini, pemerintah pusat dalam hal ini kemenpan RB melakukan penerimaan CPNS sebanyak 197.111, terdiri dari 37.854 untuk pusat di 74 kementrian/lembaga. Sedangkan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi untuk 467 daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

"Kita kebagian pada formasi untuk daerah yang berjumlah 467 daerah, semua itu dibagi dalam formasi khusus dan formasi umum. Formasi khusus ini antara lain comloud, dispora, disabilitas, untuk putra-putri Papua dan sifat strategis dipusat lainnya," katanya.

Selain itu, Waldi juga menambahkan bahwa dalam penerimaan CPNS ini dilakukan seleksi dengan pola dan teknik penerimaan yang sama seperti tahun 2018 yang lalu, yakni melalui seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).

Sesuai arahan Kepala BKN bahwa schedule pelaksanaan sekitar diantaranya dimulai pada pengumuman pendaftaran pada akhir bulan Oktober 2019 hingga awal November 2019, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi pada Desember 2019.

Kemudian pengumuman seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada bulan Januari 2020, pelaksanaan SKD pada bulan Februari dan hasil SKD dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada bulan maret, kemudian integrasi SKD dan SKB sekitar April 2020.

"Tahapan ini bagi daerah akan tetap mengikuti dan berdasarkan petunjuk BKN pusat. Dan untuk rangkaian ini kita dari pemerintah kabupaten sarolangun sedang mempersiapkan seluruh yang berkaitan dengan rencana seleksi antara lain SK bupati sarolangun, tentang penetapan formasi dan akan segera menunjuk admin untuk kabupaten," katanya.

" Dan saat ini sudah ada undangan untuk persiapan teknis bahwa selasa admin Kabupaten akan di lakukan sosialisasi dan pembekalan di BKN mulai tanggal 22 sampai 25 Oktober 2019. Setelah itu baru tahapan dapat kita laksanakan di Kabupaten," kata dia menambahkan.

Selain itu, Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat sarolangun khususnya para generasi muda Sarolangun yang berminat untuk jadi PNS agar segera mempersiapkan diri, diantaranya yang paling utama adalah segera mengecek kesesuaian data kependudukan di Dukcapil Sarolangun agar jangan ada perbedaan data KTP, Ijazah dan lain-lain.

"Sehingga proses akan cepat dan tidak ada kendala karena pendaftaran tetap terintegrasi dengan sistem kependudukan nasional dengan cara NIK sebagai pedoman, Dan masih seperti tahun lalu bahwa penerimaan ini memang murni dengan cara CAT jadi jangan ada termakan bujuk rayu untuk bisa meloloskan dengan cara-cara yang lain. Konsepnya hanya orang-orang cerdas dan teliti yang akan mampu bersaing untuk memperoleh jatah korsi pns tersebut," katanya.

Ketika ditanya apakah Pemkab Sarolangun mendapatkan kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Waldi menjawab bahwa untuk tahun ini pemerintah pusat belum dapat mengakomodir penerimaan PPPK.

"Tambahan yang diakomodir hanya 35 persen dari 558 usulan ke Menpan-RB dan sepertinya menpan tetap merujuk ke Batas usia pensiun yang kita miliki dimana tahun ini BUP kita 107 org ditambah pensiun janda /duda dan yang pensiunan lainnya. Dan untuk PPPk tahun ini belum dapat diakomodir oleh pemerintah pusat," katanya. (RED)

Reporter : Arfandi S