Dugaan Korupsi LPJU Tanjab Barat, Kejari Periksa Ketua Pokja ULP

Kasus dugaan penyimpangan proyek pekerjaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) APBD dan APBD-P 2019 sebesar Rp 9 Miliar di Dinas Perkim Tanjab Barat terus bergulir.

Dugaan Korupsi LPJU Tanjab Barat, Kejari Periksa Ketua Pokja ULP
Kantor Kejari Tanjab Barat (ist)

BRITO.ID BERITA TANJAB BARAT- Kasus dugaan penyimpangan proyek pekerjaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) APBD dan APBD-P 2019 sebesar Rp 9 Miliar di Dinas Perkim Tanjab Barat terus bergulir. 

Kali ini, Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa, Setda Pemkab Tanjab Barat, Ilmardi dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Kualatungkal, Tanjab Barat, pada  Rabu (5/8). 

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjab Barat melalui Kasi Pidsus Hery Susanto, membenarkan jika pemanggilan Ilmardi terkait pengerjaan LPJU. 

"Iya, Ilmardi masuk ke ruang Kasi Pidsus sekitar pukul 11.00 WIB, terkait soal LPJU itu. Semua ada 8 rekanan dari PT maupun CV. Ini yang PT Alinco," kata Kasi Pidsus Kejari Tanjabbar, Hery Susanto, saat dijumpai awak media di ruangannya.

Ia menjelaskan, dari pemeriksaan dan  keterangan 10 orang yang tersangkut kasus LPJU ternyata pihak rekanan punya sertifikat pengadaan lampu tersebut. 

"Jadi tidak ditemukan dugaan penyimpangan sesuai laporan yang masuk." Katanya. 

Anehnya, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pekerjaan LPJU di Dinas Perkim Tanjab Barat ada temuan.

Dari LHP BPK tersebut, salah satu point yang menjadi temuan BPK adalah kegiatan proyek LPJU.

Hal ini dibeberkan langsung oleh Kepala Inspektorat Tanjabbar Encep Jarkasih saat ditemui awak media.

Kepada wartawan, Encep mengaku jika dirinya sempat melihat isi konsep dari LHP BPK saat penyerahan LHP secara virsual kepada Bupati melalui vidcon. Dalam pembicaraan itu, saat itu Kepala BPK menyampaikan pernyataan konvensional opini.

"LHP nya memang belum kita terima, saya tau itu dari konsep temuan BPK. Salah satu objek di Perkim itu terkait pekerjaan LPJU 2019," bebernya.

Namun, mantan kepala BKD ini mengaku belum mengetahui berapa nominal besaran anggaran yang menjadi temuan BPK pada proyek tersebut.

"Belum. Konsepnya kemarin ada. Apakah nanti muncul lagi dalam LHP BPK itu, karena kepala dinasnya dimintai menanggapi LHP," sebutnya.

Sayangnya, Ilmardi belum dapat dimintai penjelasannya atas kehadirannya di Kantor Kejaksaan selama hampir satu jam.

"Bapak Ilmardi lagi tidak ada di tempat, lagi keluar," ujar salah satu staf di ruang kerjanya. 

Penulis: Heri Anto
Editor: Rhizki Okfiandi