Elviana Desak Pemerintah Kembalikan Desentralisasi Anggaran: "Jangan Biarkan Ekonomi Daerah Melemah"

BRITO.ID, BERITA JAKARTA – Anggota DPD RI asal Jambi, Elviana, menyampaikan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan pengelolaan anggaran yang terlalu tersentralisasi di kementerian. Dalam rapat bersama di Senayan, Elviana menegaskan bahwa sistem sentralisasi saat ini membuat ekonomi daerah melemah karena dana pembangunan lebih banyak berputar di pusat daripada di daerah.

Menurutnya, kebijakan berbasis Instruksi Presiden (Inpres) menyebabkan daerah kehilangan ruang fiskal untuk berinovasi. Selain itu, proyek-proyek yang dikelola kementerian sering kali tidak melibatkan pelaku lokal, sehingga efek ekonomi terhadap masyarakat daerah menjadi sangat kecil.

“Kalau Inpres, Pak, itu sudah pasti anggarannya dikelola oleh kementerian. Yang menang tender pasti bukan orang daerah. Dari sisi itu saja sudah terjadi penurunan ekonomi di daerah,” tegas Elviana di hadapan Menteri Keuangan dalam rapat di gedung DPRD RI, Senin (3/11).

Ia menilai, desentralisasi keuangan perlu dikembalikan agar daerah memiliki kemandirian dan daya dorong dalam mempercepat pembangunan. Elviana menekankan, pengelolaan dana yang hanya berputar di pusat menyebabkan stagnasi di daerah, bahkan memperbesar ketimpangan ekonomi antarwilayah.

“Saya mohon kepada Bapak, segera ciptakan model baru agar desentralisasi anggaran dikembalikan. Kalau perlu, Bapak menjadi pembentuk utama agar sistem itu tumbuh kembali. Sayang kalau potensi besar daerah justru terkunci,” ujarnya.

Selain itu, Elviana juga menyinggung dampak politik dari sistem sentralisasi. Ia mencontohkan pembagian beasiswa KIP yang dinilai tidak merata karena tergantung pada representasi politik dalam komisi DPR RI.

“Ketika di komisi itu tidak ada anggota DPR dari dapil Jambi, maka jatah untuk mahasiswa Jambi langsung menurun. Ini bukti bahwa sistem yang sentralistik sangat bergantung pada politik pusat,” jelasnya.

Elviana juga menyoroti lambatnya penyerapan anggaran di daerah yang selama ini disalahpahami. Menurutnya, bukan kepala daerah yang tidak mau membelanjakan uang, melainkan sistem transfer dana dari pusat yang terlalu berbelit dan tidak fleksibel.

“Kita heran, Pilkada bisa habis Rp50 miliar sampai Rp80 miliar, tapi daerah tampak lambat membangun. Rupanya uang daerah justru banyak di-deposito karena transfernya tidak pasti. Ini yang harus dibenahi,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa masalah desentralisasi fiskal memang menjadi sumber keresahan di berbagai daerah. Ia berjanji untuk memperbaiki mekanisme penyaluran dan penyerapan anggaran agar lebih efisien.

“Saya tahu ini jadi sumber kegalauan daerah. Kita akan atur kembali supaya penyerapan anggaran berjalan lebih cepat. Kalau ekonomi daerah membaik, pusat juga lebih mudah menyalurkan dana,” kata Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem keuangan baru agar dana daerah tidak lagi mengendap lama di kas daerah. Targetnya, mulai tahun depan penyaluran dana ke daerah bisa lebih awal dan efisien.

“Kalau setiap tahun Pemda punya Rp100 triliun yang nganggur sampai akhir Desember, itu harus diubah. Kalau bisa digunakan lebih cepat, ekonomi daerah akan bergerak lebih baik,” ujarnya.

Purbaya juga menyebut bahwa perbaikan sistem keuangan ini akan menjadi langkah awal memperkuat kembali kepercayaan terhadap daerah. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi untuk menciptakan tata kelola anggaran yang lebih sehat dan adil.

(Ari Widodo)

#Elviana #DesentralisasiAnggaran #EkonomiDaerah #DPDRI #Menkeu #KebijakanPusat #Jambi #OtonomiDaerah #ReformasiFiskal