Elviana Dorong Pemutihan Utang Nasabah UMi: "Selamatkan Emak-Emak dari Jerat Pinjaman Liar"
Ari W
BRITO.ID, BERITA JAKARTA – Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan RI, Dr. Elviana, M.Si, yang juga Wakil Ketua Komite IV sekaligus Anggota DPD RI asal Jambi, menyoroti persoalan ekonomi rakyat kecil yang kini kian terhimpit oleh jerat pinjaman mikro.
Dalam rapat yang digelar di Kompleks DPD RI, Senin (3/11/2025), Elviana menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap nasib para ibu rumah tangga yang menjadi korban sistem pinjaman bergulir tanpa kendali. Ia menyoroti kondisi lapangan di mana masyarakat kecil, khususnya emak-emak pelaku usaha mikro, kini terjerat utang dari berbagai lembaga keuangan nonformal dan swasta.
“Pak Menteri, sejak 2015 kita menciptakan pinjaman modal usaha untuk ibu-ibu rumah tangga melalui PNM UMi. Mereka diberi modal tanpa agunan, hanya Rp2 juta sampai Rp50 ribu per minggu, dan itu jalan baik di bawah PT PNM yang merupakan BUMN. Tapi sekarang, program ini seakan dibiarkan liar,” tegas Elviana.
Menurutnya, desakan politik menjelang pemilu 2024 menyebabkan jumlah nasabah terus ditambah tanpa ada kontrol dari pemerintah pusat. Akibatnya, banyak masyarakat yang kini terjerat utang bertumpuk dari berbagai lembaga keuangan—mulai dari PNM Mekaar, PT Amartha, hingga PT MBK.
“Sekarang ibu-ibu bayar utang setiap hari. Senin ke PNM, Selasa ke Amartha, Rabu ke MBK. Kalau ini tidak dihentikan, akan terjadi ledakan kemiskinan luar biasa di daerah. Semua rumah punya utang. Ketika mereka mau pinjam KUR, ditolak karena sudah terdata punya pinjaman mikro lain,” ujarnya prihatin.
Elviana menekankan bahwa pemerintah seharusnya memperkuat kembali program UMi resmi di bawah PT PNM dengan tambahan modal dan pengawasan yang lebih ketat. Ia bahkan mengusulkan agar utang nasabah PNM Mekaar diputihkan agar masyarakat kecil bisa kembali bernapas dan berdaya.
“Kalau TNI saja bisa diputihkan pinjamannya, masa rakyat kecil tidak bisa? Nilainya mungkin tidak sampai Rp5 triliun. Nolkan pinjaman PNM Mekaar, tata kembali sistemnya. Kembalikan ke semangat awal: membantu ibu rumah tangga yang mau berusaha tapi tak punya agunan,” desaknya.
Elviana juga menyoroti praktik bunga tinggi dan penagihan agresif oleh lembaga-lembaga pembiayaan swasta yang menurutnya sudah menyentuh batas kemanusiaan. Banyak kasus perceraian dan bahkan tindakan nekat muncul akibat tekanan utang.
Menutup pandangannya, Elviana meminta Menteri Keuangan agar tidak tunduk pada tekanan politik atau kepentingan bisnis besar, melainkan kembali kepada roh kebijakan ekonomi kerakyatan. “Pak Menteri, tolong tersentuh hatinya. Pulihkan kembali fungsi UMi sebagai modal usaha rakyat miskin. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kemanusiaan,” ujarnya dengan nada haru.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas perhatian Elviana terhadap nasib rakyat kecil. Ia mengakui bahwa persoalan pinjaman mikro memang kompleks dan melibatkan banyak lembaga.
“Yang pinjaman-pinjaman nggak jelas itu seharusnya ditangani OJK, tapi mereka juga terbatas. PT PNM sekarang berada di bawah BRI, bukan di bawah kami. Tapi tak apa, nanti kami panggil pihak BRI dan PNM untuk menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana memperbaikinya,” kata Purbaya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti persoalan ini secara menyeluruh, termasuk menertibkan lembaga pembiayaan liar yang beroperasi tanpa kendali dan sering menjerat masyarakat miskin dengan bunga tinggi.
Rapat kerja tersebut berlangsung hangat dan penuh keprihatinan. Isu yang diangkat Elviana menjadi sorotan utama karena menyentuh langsung denyut nadi ekonomi rakyat kecil di daerah. Dengan suaranya yang tegas namun menyentuh, Elviana kembali menunjukkan perannya sebagai senator yang berpihak pada kepentingan masyarakat bawah.
(Ari Widodo)
#Elviana #DPDRI #EkonomiRakyat #UMiMekaar #PNM #PurbayaYudhiSadewa #MenkeuRI #Kemiskinan #PinjamanMikro #OJK #Jambi #BeritaEkonomi #DariDaerahUntukIndonesi
