Kontrak Tak Selesai, Rp2 Milliar DAK Fisik Pemkab Muaro Jambi Lenyap

Kontrak Tak Selesai, Rp2 Milliar DAK Fisik Pemkab Muaro Jambi Lenyap
Irvan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muarojambi. (Romi/Brito.id)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Tahun Anggaran 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Muarojambi mendapat pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp76.9 milliar. 

Namun sayangnya Rp2 milliar lebih DAK ini dipastikan hangus atau tidak ditransfer dari pusat, karena Pemkab Muaro Jambi tidak berhasil memenuhi syarat penyaluran DAK fisik hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

"Rp2 milliar tidak selesai kontraknya hingga batas waktu yang ditetapkan 22 Juli 2019 pukul lima sore. Sampai batas itu, dokumen kontraknya tidak ada. Syarat penyaluran DAK itu adalah kontrak," ungkap Irvan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muarojambi, Jumat (26/7). 

Irvan menjelaskan ada sebanyak sembilan instansi yang mendapat alokasi DAK fisik tahun ini. Instansi itu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR,  Dinas Koperindag, Dinas Perikanan, Dinas Pariwitasa, Dinas Pertanian dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

Diketahui DAK yang hangus itu milik Dinas PUPR sebesar Rp1,2 M dan DAK Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp880 juta. 

Kegiatan Dinas PUPR yang tidak berhasil dilakukan kontrak berupa kegiatan pengawasan, sementara kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berupa pengadaan peralatan labor dan kegiatan lainnya. 


"Yang di Dinas Lingkungan Hidup sama sekali tidak jalan. Kalau di PU hanya pengawasannya yang tidak kontrak. Sisanya di instansi lain sudah kontrak semua," ujarnya.

Penyaluran DAK dari Pemerintah Pusat dilakukan tiga tahap. Tahap pertama pencairan sebesar 25 persen, kemudian 45 persen pada tahap II dan tahap III selesih untuk penyelesaian kegiatan sebesar 30 persen. Penyaluran tahap I paling lambat Juli,  dan tahap II paling lambat Oktober dan yang tahap tiga paling lambat Desember.

"Proses pencairan DAK fisik tahun ini diperketat, harus ada review penyerapan dan output oleh APIP atau inspektorat," kata Irvan. (RED)

Kontributor : Romi R