Naik Status, Pemkab Bungo Revisi Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp155,3 Miliar

Pemkab Bungo telah menetapkan status tanggap darurat bencana non alam COVID-19, Jumat (29/5) lalu. Peningkatan status tersebut tentu didasari kondisi kesehatan juga sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Naik Status, Pemkab Bungo Revisi Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp155,3 Miliar
Supriyadi Kepala BPKAD Bungo (Brito.id)

BRITO.ID, BERITA BUNGO - Pemkab Bungo telah menetapkan status tanggap darurat bencana non alam COVID-19, Jumat (29/5) lalu. Peningkatan status tersebut tentu didasari kondisi kesehatan juga sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Terkait pendanaan dalam rangka penanganan dampak COVID-19, Kepala BPKAD Kabupaten Bungo, Supriyadi, ketika ditemui pada Jumat (5/6) mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah merevisi pengalokasian anggaran untuk penanganan COVID-19 ini menjadi sebesar Rp155,3 miliar.

"Anggaran sebesar Rp155,3 miliar tersebut diluar dana BTT (Belanja tidak terduga, red) yang juga telah disiapkan anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 lebih dari Rp15 miliar," katanya. 

Dengan demikian secara anggaran, dana yang disiapkan untuk penanganan dampak COVID-19 seluruhnya sebesar Rp170 miliar lebih.

Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran tersebut direncanakan digunakan untuk berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan dan lain-lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan atau penanganan COVID-19, penyediaan jaring pengaman sosial serta untuk penanganan dampak ekonomi. 

Supriyadi menjelaskan bahwa untuk anggaran di BTT, sebagian anggaran telah direalisasikan. Sebagian lagi, termasuk anggaran pada belanja langsung, menunggu organisasi perangkat daerah mengajukan sesuai dengan program kerja untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 dengan skala prioritas.

"Jadi akan kami transfer lagi setelah OPD mengajukan sesuai dengan prioritas program kerja dan ketersedian dana di kas daerah," ujarnya.

Ditambahkannya bahwa revisi anggaran belanja untuk penanganan dampak COVID-19 tersebut sebagai bagian dari dilakukannya kembali penyesuaian anggaran pendapatan dan rasionalisasi anggaran belanja yang antara lain sebagai tindaklanjut dari maksud KMK (Keputusan Menteri Keuangan) nomor 10 tahun 2020 tanggal 29 April 2020. 

Dilakukannya lagi penyesuaian anggaran pendapatan dan rasionalisasi belanja tersebut, imbuhnya, telah dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta sudah diberitahukan ke DPRD Bungo.

Kemudian ketika ditanya lebih lanjut terkait dengan rasionalisasi anggaran belanja, Supriyadi mengatakan bahwa hal tersebut antara lain disebabkan turunya dana TKDD (transfer ke daerah dan dana desa, red) dari pemerintah pusat sebesar lebih dari Rp600 miliar. 

"Selain penurunan target pendapatan dari pemerintah pusat berupa TKDD tersebut, juga ada penurunan target pendapatan berupa dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan juga penurunan PAD. Semuanya itu tentu akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini, sehingga penerimaan negara, penerimaan Pemda Provinsi dan PAD Kabupaten Bungo turun," tambahnya.

Ketika didesak, ia belum bisa menjelaskan berapa rasionalisasi anggaran belanja  yang dilakukan sebagai akibat turun drastisnya pendapatan tersebut.

"Nantinya juga masih akan dibahas lagi dengan Banggar DPRD," pungkasnya (red)