Pakai Sistem CAT BKN, Seleksi Penerimaan CPNS 2018 Ketat

Asman mengatakan, tes CPNS yang ketat lantaran pendaftar akan menjalani rangkaian seleksi kompetensi dengan menggunakan sistem berbasis Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Pakai Sistem CAT BKN, Seleksi Penerimaan CPNS 2018 Ketat

BRITO.ID, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengatakan proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 sangat ketat. "Kami enggak mau lagi penerimaan PNS ini dipenuhi praktik-praktik enggak benar. Nanti yang masuk jadi PNS orang pilihan," kata Asman di Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Jumat, 13 Juli 2018.

Asman mengatakan, tes CPNS yang ketat lantaran pendaftar akan menjalani rangkaian seleksi kompetensi dengan menggunakan sistem berbasis Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Nasional (BKN). "Jadi tidak bisa lagi minta bantu sama menteri, gubernur. Betul-betul kompetensi yang bisa bantu," katanya.

Menurut Asman, pemerintah berusaha memperbaiki sistem seleksi penerimaan CPNS secara konsisten. Dengan begitu, ia berharap akan terjadi perubahan terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur yang dihasilkan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan menuturkan sistem CAT BKN wajib digunakan pemerintah pusat dan daerah. Sistem tersebut, kata dia, memungkinkan para pendaftar dan pemerintah daerah tak bertatap muka, serta terhindar dari praktek KKN.

Selain itu, sistem pendaftaran penerimaan CPNS tahun ini juga terintegrasi. Ridwan mengatakan, pemerintah daerah tidak lagi membuka website penerimaan sendiri seperti tahun sebelumnya. "Tapi harus terintegrasi di portal sscn.bkn.go.id," ujarnya.

Ridwan mengatakan, tak hanya seleksi penerimaan yang ketat. Kementerian PAN-RB dan BKN juga menetapkan sejumlah kriteria bagi pemerintah daerah yang membutuhkan pegawai baru. Salah satunya ialah besaran belanja pegawai tidak melebihi 50 persen dari APBD. "Misal APBD Rp 1 miliar, tapi Rp 500 juta dipakai bayar gaji PNS existing, maka daerah itu enggak akan dikasih pegawai lagi," kata dia