Presiden Tak Hadir di Hari HAM, Koalisi Sebut Sikap Politik Tak Komitmen

Presiden Tak Hadir di Hari HAM, Koalisi Sebut Sikap Politik Tak Komitmen

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil bersama keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat menyampaikan kekecewaannya kepada Presiden RI Joko Widodo yang tidak hadir pada Hari HAM Sedunia.

"Presiden Joko Widodo tidak hadir, kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, Wapres sama sekali tidak berani menemui korban yang berdiri di pintu gerbang Komnas HAM," kata Direktur YLBHI Asfinawati di Jakarta, Selasa (11/12).

Ia beranggapan hal itu sebagai sikap politik yang tidak memiliki komitmen terhadap penegakan, pemenuhan HAM, dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Koalisi masyarakat sipil terdiri atas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Presiden Joko Widodo pada hari Selasa awalnya akan memenuhi undangan panitia Semiloka Hari HAM yang diselenggarakan Komnas HAM dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember. Namun, ternyata pada saat terakhir membatalkan.

"Sikap Wapres Jusuf Kalla yang merencanakan keluar melalui pintu belakang (Komnas Perempuan) sangat mengecewakan. Nawacita yang menyebutkan janji Jokowi dan Jusuf Kalla pada akhirnya hanya kebohongan belaka," tambah Asfinawati.

Ia pun mempertanyakan dan menuntut kehadiran Wakil Presiden dalam pertemuan ini tidak dijadikan ajang pencitraan semata menjelang Pilpres 2019 namun benar-benar dijadikan ruang untuk mendiskusikan langkah strategis dan konkret untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM lainnya di Indonesia.

"Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat serta pelanggaran-pelanggaran HAM lain secara konkret dan akuntabel sebelum hari-H pencoblosan Pilpres pada bulan April 2019," ungkap Asfinawati.

Hingga saat ini masih ada sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan hasil penyelidikan "pro justisia" Komnas HAM yang masih menggantung di Kejaksaan Agung dengan sejumlah alasan, seperti belum cukup bukti hingga belum dibentuknya pengadilan HAM ad hoc oleh Presiden.

"Kami secara khusus menyampaikan kekecewaan terkait dengan berlarut-larutnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat serta pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya pada masa pemerintahan Jokowi/Kalla," tambah Asfinawati.

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi/Kalla, tidak ada satu pun kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan HAM ad hoc serta menggiring para pelaku untuk diadili.

Padahal, janji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masuk dalam Nawacita pemerintahan Jokowi/Kalla sejak terpilih pada tahun 2014.

"Kami menyesalkan bahwa lagi-lagi isu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu hanya dijadikan komoditas politik atau pencitraan untuk meraih dukungan dari para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat," ungkap Asfinawati.

Setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat pada tanggal 31 Mei 2018 di Istana Negara, pemerintah dinilai justru berinisiatif dengan membentuk tim gabungan terpadu untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di bawah wewenang Menkopolhukam.

Pembentukan tim gabungan dianggap tidak memperhatikan mekanisme akuntabilitas dan prinsip keadilan bagi korban, mengingat penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia harus diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dibentuknya tim gabungan ini, menurut Asfinawati, juga seolah mengafirmasi pernyataan Jaksa Agung perihal sulitnya membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ke jalur pengadilan, hingga wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional dihidupkan kembali sebagai alternatif penyelesaian melalui jalur nonhukum (rekonsiliasi).

Selain itu, HAM tidak ditempatkan sebagai yang utama dan harus kalah dengan ekonomi dan pembangunan, padahal reformasi 1998 dibuat dengan topangan HAM ini yang dapat dibaca pada peraturan perundang-undangan di awal Reformasi.

Negara dalam hal ini, katanya lagi, justru menjadi contoh buruk dalam ketaatan hukum dan penghormatan, pemenuhan, dan penghargaan HAM.

"BUMN, korporasi milik negra malah berada di posisi terdepan melanggar hak-hak pekerja dan buruh, pemerintah memberi teladan buruk," kata Asfinawati. (RED)