Setelah Rosmansyah dan Jumisar, Kejati Bakal Tetapkan Tersangka Baru Bimtek DPRD Kota Jambi

Setelah Rosmansyah dan Jumisar, Kejati Bakal Tetapkan Tersangka Baru Bimtek DPRD Kota Jambi

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi segera memeriksa dan meminta keterangan saksi ahli untuk mengungkap dan mengembangkan kembali kasus dugaan korupsi dana bimbingan teknis (bimtek) di DPRD Kota Jambi 2012-2014.

"Kasus ini masih terus berjalan. Namun hingga saat ini belum ada tersangka baru lagi yang ditetapkan oleh penyidik Kejati Jambi, karena masih menunggu keterangan saksi ahli untuk mengungkapnya," kata Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Kejati Jambi Imran Yusuf kepada Antara.

  BACA JUGA
Warga Memanas Gegara Truk Batubara, Kapolres Batanghari Turun Tangan

Tim penyidik sekarang masih melakukan pengembangan kasus Bimtek DPRD Kota Jambi. Terakhir sudah koordinasi dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk penunjukan saksi ahli.

Koordinasi tersebut sudah dilakukan oleh tim dari Kejati Jambi pada Senin (10/9) lalu. Dan dalam waktu dekat pihaknya akan menentukan tersangka baru dalam pengembangan kasus tersebut.

"Kami akan menentukan siapa subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Sejauh ini memang belum ada tersangka baru," kata Imran.

Sebelumnya, setahun lalu tim penyidik Kejati Jambi sudah menetapkan dan menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dan pengelolaan dana Bimtek DPRD Kota Jambi periode 2009-2014. Kasus ini merugikan negara senilai Rp4 miliar.

Kedua tersangka korupsi dana Bimtek DPRD Kota Jambi yang ditahan itu adalah mantan Sekwan Rosmansyah dan Kabag Keuangan Jumisar. Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp4 miliar. Dan kasusnya terungkap bahwa modus yang dilakukan keduanya adalah salah satunya kegiatan fiktif bimbingan teknis, dan penyalahgunaan anggaran berhubungan kegiatan itu.

Dalam kasus ini juga ada surat perjalanan fiktif dalam menggunakan anggaran bimtek tersebut, dengan Rosmansyah merupakan pengguna anggaran. Sedangkan Jumisar sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

  BACA JUGA
Mayat Tanpa Kepala yang Ditemukan di Perairan Tanjab Timur Dijemput Keluarga

Dalam kasus itu, kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan pasal 20 tahun 2001, jo pasal 55 KUHP.