Wakapolri Sarankan Pemprov DKI Pusatkan Takbiran di Satu Titik

Wakapolri Komjen Syarifuddin menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memusatkan takbiran di satu titik, untuk mengurangi kemacetan lalu-lintas. Ia juga menyampaikan bahwa takbiran keliling sebaiknya tidak dilakukan untuk mencegah kepadatan di jalan raya serta aksi-aksi anarkis dan vandalisme.

Wakapolri Sarankan Pemprov DKI Pusatkan Takbiran di Satu Titik

BRITO.ID - Jakarta, Wakapolri Komjen Syarifuddin menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memusatkan takbiran di satu titik, untuk mengurangi kemacetan lalu-lintas. Ia juga menyampaikan bahwa takbiran keliling sebaiknya tidak dilakukan untuk mencegah kepadatan di jalan raya serta aksi-aksi anarkis dan vandalisme.

"Ya sebaiknya takbiran di sentra-sentra. Di masjid lebih bagus itu daripada keliling-keliling Jakarta. Macet menghambat arus lalin. Istiqlal lebih bagus," ujarnya usai meninjau arus mudik di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin (21/6/2018).

Ia juga menyarankan agar Pemprov dan Kepolisian Polda Metro Jaya berkoordinasi untuk mengawasi perayaan malam takbiran warga. Sebab, kata dia, hal tersebut dapat memudahkan penanganan masalah yang timbul di mana tersebut.

"Nanti diaturlah. Pemda DKI dengan dinas apa itu, dinas apa, agama ya. DKI dan Polda Metro (koordinasi) nanti diatur," imbuhnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya menyampaikan bahwa, Pemprov bakal memusatkan takbiran di lima wilayah di Jakarta agar tak ada penumpukan pengunjung di Monas. 

Selain itu, kata Sandiaga, ia dan Gubernur Anies Baswedan juga bakal mendatangi beberapa titik tersebut untuk bertemu dengan warga yang tengah menggemakan takbir menanti datangnya Hari Raya Idul Fitri.

"Tidak akan ada pusatnya di Monas. Kami sudah membagi ke beberapa masjid sebagai tempat takbiran atau fasilitas Pemprov yang lahannya agak luas," ujarnya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, pagi tadi.

Ia juga berujar bahwa warga diperbolehkan konvoi saat takbiran dengan syarat dikawal oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan mendapatkan izin dari kepolisian. 

Sebab kata dia, konvoi tanpa pengawalan cenderung menimbulkan kemacetan, tindakan anarkis dan vandalisme.

"Diinstruksikan kepada yang ingin melakukan konvoi untuk berkoordinasi dengan Dishub, Sudinhub, maupun Satpol-PP untuk melakukan pengawalan dan diberikan jalurnya sehingga tidak menimbulkan gangguan ketertiban kepada masyarakat," imbuhnya.