Kredit Fiktif, Polisi Tetapkan Bos Bank Mandiri Jambi & 4 Lainnya jadi Tersangka

Kredit Fiktif, Polisi Tetapkan Bos Bank Mandiri Jambi & 4 Lainnya jadi Tersangka

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jambi menetapkan lima tersangka kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas layanan Kredit Mikro Serbaguna (KMS) di Bank Mandiri Jambi. Dalam kasus tersebut, lima tersangka telah terbukti merugikan negara Rp3,482 miliar pada 2013.

Dirkrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Thien Tabero, melalui Kasubdit Tipikor AKBP Ade Dirman, di Jambi Kamis (11/4/2019) mengatakan, kasus pemberian fasilitas layanan KMS di Bank Mandiri kepada pegawai Badan Penanaman Modal Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu (BPMD dan PPT) Jambi menetapkan lima orang tersangka.

Kelima tersangka adalah Farida, bendahara gaji BPMD dan PPT Provinsi Jambi, Irfan Rakhmadani Kasi informasi BPMD PPT Jambi. Kemudian, Toni Chandra selaku pegawai Bank Mandiri, Nana Suryana sebagai Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri dan Haris Fadilah pegawai Bank Mandiri.

Kasus dugaan korupsi tersebut terjadi 2013. Saat itu Bank Mandiri Kantor Cabang Perwakilan (KCP) Jambi melakukan kerjasama dengan Dinas BPMD dan PPT Provinsi Jambi yang mendapatkan bantuan kredit.

"Pada 2013, ada sebanyak 24 pegawai BPMD dan PPT Provinsi Jambi mengajukan permohonan kredit secara kolektif dan proses pengajuan kredit dilakukan melalui bendahara," katanya.

Lanjutnya, pada 2015 dilakukan audit internal oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap nasabah yang mengajukan kredit. Dan hasilnya ditemukan ada 17 nasabah yang mengajukan pinjaman atau kredit dengan menggunakan modus menggunakan dokumen dan data fiktif.

Kemudian, pihak Bank Mandiri melaporkan kasus itu ke Polda dan dilakukan penyelidikan hingga ditemukan kasus kredit yang mengguna data palsu atau fiktif.

Tim Subdit III Ditkrimsus Polda Jambi kemudian melakukan penyelidikan atas kasus itu, dan menemukan barang bukti dokumen palsu atau fiktif berupa KTP, KK, Surat Nikah, SK CPNS, Taspen dan SK PNS serta alamat nasabah yang ternyata bukanlah yang sebenarnya.

"Setelah kita kroscek ke instansi terkait seperti Dukcapil dan Taspen, ternyata tidak satupun yang terdaftar," ujarnya.

Ade Dirman mengatakan, kerugian negara itu ditemukan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 UU RI No 31 tahun 1999 tentang tipikor.

"Untuk berkas perkara tiga tersangka yakni Farida, Irfan dan Toni dalam waktu dekat dilimpahkan ke Kejati. Sedangkan berkas dua tersangka lainnya Haris dan Nana masih menunggu peyunjuka jaksa," tegasnya. (red)

Reporter: Deni S