Mengingatkan Praktek Maladministrasi di Event Healthy Cities Summit Jambi 2026

Mengingatkan Praktek Maladministrasi di Event Healthy Cities Summit Jambi 2026
Dr Dedek Kusnadi, S.Sos, MM

Oleh : Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos, M.Si, MM, (Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi)

BRITO.ID, BERITA OPINI - Maladministrasi di institusi publik merupakan persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk skandal besar, tetapi lebih sering terlihat melalui pelayanan yang lambat, tidak transparan, tidak adil, dan penuh ketidakpastian. Ombudsman Republik Indonesia mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, kelalaian, atau pengabaian kewajiban dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam kehidupan sehari-hari, maladministrasi dapat ditemui dalam bentuk antrean yang panjang tanpa kepastian, petugas yang tidak responsif, prosedur yang berbelit, syarat yang berubah-ubah, hingga permintaan biaya tambahan. Bentuk lainnya meliputi penundaan berlarut dalam pengurusan perizinan atau dokumen kependudukan, tidak adanya tindak lanjut terhadap permohonan warga, penyimpangan prosedur, serta penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini sering dianggap biasa karena terjadi berulang, padahal justru memperkuat budaya pelayanan yang buruk dan membuka peluang pungutan liar serta suap.

Data Ombudsman RI menunjukkan bahwa maladministrasi menimbulkan kerugian nyata. Pada tahun 2024, kerugian ekonomi masyarakat yang berhasil diselamatkan melalui penyelesaian maladministrasi mencapai Rp166,49 miliar. Secara kumulatif sejak tahun 2021, nilai tersebut mencapai Rp496,69 miliar. Kerugian tersebut dapat berupa biaya transportasi yang berulang, hilangnya pendapatan karena warga harus bolos kerja, hingga tertundanya pencairan bantuan sosial. Selain kerugian materiel, maladministrasi juga menimbulkan kekecewaan, kebingungan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Maladministrasi muncul karena berbagai faktor, seperti lemahnya manajemen pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia, budaya birokrasi yang belum berorientasi pada pelayanan, rendahnya transparansi, serta pengawasan yang belum tegas. Banyak institusi belum memiliki standar pelayanan yang jelas, sehingga keputusan sering bergantung pada kehendak petugas atau pejabat tertentu. Keterbatasan petugas dan tingginya volume layanan juga memperpanjang waktu tunggu serta meningkatkan risiko kelalaian. Selain itu, aparat yang masih memposisikan diri sebagai pemberi layanan yang berkuasa, bukan pelayan publik, dapat memunculkan perlakuan yang tidak setara terhadap warga.

Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam konteks penyelenggaraan Healthy Cities Summit atau Health Summit di Kota Jambi. Acara tersebut merupakan forum nasional untuk membahas pembangunan kota sehat, transformasi pelayanan kesehatan, dan penguatan tata kelola layanan publik. Health Summit menjadi ujian bagi kualitas pelayanan publik Kota Jambi, terutama dalam pengaturan akomodasi, transportasi, pendaftaran peserta, pendampingan delegasi, dan penanganan keluhan.

Maladministrasi dapat muncul apabila pelayanan kepada delegasi maupun masyarakat tidak berjalan sesuai standar. Misalnya, informasi pendaftaran dan akomodasi yang tidak jelas, pendampingan yang lambat, atau keluhan yang tidak ditanggapi. Kondisi tersebut dapat merusak citra Kota Jambi sebagai tuan rumah forum nasional. Health Summit juga menempatkan transformasi rumah sakit umum daerah sebagai agenda penting, sehingga isu maladministrasi tidak hanya berkaitan dengan birokrasi, tetapi juga dengan mutu layanan kesehatan masyarakat.

Dalam pelayanan kesehatan, maladministrasi dapat berupa antrean yang tidak teratur, informasi jadwal layanan yang tidak jelas, penanganan keluhan pasien yang lambat, hingga praktik pungutan tidak resmi. Jika dibiarkan, masyarakat akan sulit memperoleh layanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, pembangunan kota sehat tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga harus diwujudkan melalui pelayanan kesehatan yang manusiawi, transparan, dan akuntabel.

Untuk menekan maladministrasi, institusi publik perlu menegakkan standar pelayanan yang jelas, meningkatkan transparansi, memanfaatkan digitalisasi, melatih petugas, dan memperkuat pengawasan. Saluran pengaduan juga harus mudah diakses dan ditindaklanjuti secara tegas. Aparat yang melakukan penyimpangan perlu dikenai sanksi, bukan hanya teguran administratif. Partisipasi masyarakat sebagai pengawas pelayanan publik juga penting untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.

Health Summit di Jambi seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberantas maladministrasi. Kota sehat bukan hanya kota yang memiliki fasilitas kesehatan dan lingkungan yang baik, tetapi juga kota yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, adil, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Tanpa perbaikan budaya pelayanan dan penguatan pengawasan, tujuan mewujudkan kota sehat akan sulit tercapai. (*)