PLT DILARANG LEWAT 6 BULAN! Kok RSUD Bungo Bisa 11 Bulan Tanpa Direktur Definitif?
BRITO.ID, BERITA BUNGO - Polemik jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo kembali memanas. Dalam 11 bulan, posisi strategis itu disebut sudah 3 kali berganti Plt, padahal aturan membatasi masa jabatan Plt maksimal hanya 3 + 3 bulan atau 6 bulan.
Sorotan itu disampaikan Roy Imron Pengamat Politik Bungo. Menurutnya, pola yang terjadi di RSUD H Hanafie Bungo adalah modus "perpanjangan estafet" tanpa seleksi definitif.
"Aturan membatasi masa jabatan Plt maksimal 3 + 3 bulan (6 bulan). Modus yang sering terjadi adalah kepala daerah terus-menerus menerbitkan Surat Perintah baru, baik dengan mengganti orangnya maupun memutar jabatan, agar posisi Direktur RSUD tetap diisi Plt selama bertahun-tahun tanpa membuka seleksi terbuka," ujar Roy.
Ia menyebut, dalam waktu 11 bulan sudah 3 kali Plt. "Boleh bang, dalam waktu 11 bulan 3x plt, sementara plt maksimal diatur 6 bulan," tegasnya.
3 Risiko Besar Jika Plt Terus Diperpanjang
Roy menilai, status Plt Direktur di RSUD dengan perubahan pengelolaan BLUD berisiko tinggi. Jika Plt mengambil keputusan strategis di luar mandat tugas rutinnya, dampaknya bisa berujung cacat administrasi, temuan audit keuangan, hingga sengketa hukum.
Ia merinci 3 risiko tersebut:
1. Risiko Anggaran sebagai KPA
Plt yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran rawan bermasalah jika kewenangannya melampaui batas Plt.
2. Risiko Hukum Organisasi Kepegawaian
Keputusan kepegawaian yang diambil Plt dinilai di luar kewenangan Plt, sehingga berpotensi digugat.
3. Risiko Pelayanan, Karena Plt Tidak Bisa Mengubah RBA
Plt tidak bisa mengubah Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Akibatnya, pelayanan RSUD tidak bisa bergerak lincah sesuai kebutuhan.
"Polemik gonta ganti PLT sangat berisiko terhadap perta [pelayanan]," tulis Roy dalam statusnya.
Desak Open Bidding
Untuk itu, Roy mendesak agar jabatan Direktur RSUD segera dibuka melalui seleksi terbuka atau open bidding.
"Open bidding biar dokumen RBA bisa dipertanggungjawabkan. Agar pelayanan RSUD sejalan dengan meritokrasi Bungo Baru," ujarnya.
Menurut Roy, dengan direktur definitif hasil seleksi terbuka, maka kebijakan strategis, anggaran rumah sakit, dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tidak lagi dikendalikan oleh kepentingan sesaat.
Hingga berita ini diturunkan, brito.id masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak Pemkab Bungo terkait polemik Plt Direktur tersebut.
(Red-Ari)

Ari W