Nah Loh Anggaran Pendidikan Muarojambi Hanya 3 Persen? Kok Bisa...

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PdK) Kabupaten Muarojambi  tahun ini tidak lagi mencapai 20 persen dari APBD seperti yang diatur dalam perundang-undangan. Pada tahun anggaran 2020 ini, Dinas PdK Muarojambi hanya mendapat anggaran kurang lebih sebesar 3 persen saja.

"Tahun ini anggaran kita hanya tiga persen, saya juga tidak tahu hitungannya, kenapa ditetapkan hanya segitu, apakah kegiatan Diknas yang ada di PUPR dihitung ke kita atau bagaimana, saya tidak tahu," sebut Plt Kepala Dinas PdK Muarojambi Erwanisah Minggu (19/1/20).

Dikatakannya, tahun ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan anggaran sebesar Rp20 milliar, dan itu hanya diperuntukkan bagi biaya operasional saja. Mulai dari gaji pegawai kantor hingga para guru dan pengawas sekolah. Selain itu Erwanisah juga kecewa, pasalnya anggaran untuk perjalanan dinas kantor yang sebelumnya mencapai Rp300 juta saat ini hanya tinggal Rp50 juta saja.

" Ya mau gimana lagi, anggaran perjalanan dinas kita saja tinggal Rp50 juta tahun ini, saya juga bingung, mau bagaimana lagi, kita ikuti sajalah," keluhnya.

Erwanisah juga memastikan tahun ini tidak ada kegiatan pembangunan sekolah yang bersumber dari APBD murni. Kegiatan fisik hanya ada dari duit dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan tahun ini Dinas PdK Muarojambi mendapatkan anggaran sebesar Rp78 milliar. Dengan rincian Rp44 milliar untuk Dana BOS, Rp14 miliar dari Dana DAK, dan Rp20 milliar untuk kegiatan rutin, operasional serta pembayaran gaji atau disebut dengan biaya rutin belanja pegawai.

"Kegiatan fisik tahun ini tidak ada dari APBD, yang ada hanya dana DAK, itupun hanya untuk beberapa sekolah," cetusnya.

Terpisah, Anggota Komisi  I DPRD Muarojambi Ulil Amri mengatakan, jika dihitung secara aturan anggaran dinas PdK Muarojambi yang ditetapkan dalam KUA-PPAS, sudah memenuhi batas minimal. Hanya saja, kalau berbicara secara kebutuhan memang jauh dari kata cukup. 

Menurut dia, ini lantaran masih banyaknya sekolah di kabupaten Muarojambi yang memerlukan sentuhan  perbaikan bahkan pembangunan gedung baru. Selain itu fasilitas meubler seperti kursi dan meja juga banyak yang sudah rusak.

"Secara regulasi angka minimalnya sudah masuk, tapi kalau  bicara kebutuhan, anggaran itu sangat tidak cukup, karena sekolah kita banyak yang perlu perbaikan dan pembangunan. Selain itu, biaya pembinaan guru-guru juga belum terpenuhi, termasuk kegiatan siswa, itu tidak ada anggarannya," cetus Ulil.

Karenanya, sebagai anggota dewan terpilih, dan pernah menjabat sebagai kepala dinas pendidikan, dirinya sangat memahami keluhan yang ada di Dinas Pendidikan. Karena itu dirinya minta Dinas PdK Muarojambi harus membuat perencanaan yang baik dan berdasarkan data akurat dari kebutuhan itu.

"Jadi mereka itu harus membuat perencanaan yang matang sehingga memiliki argument yang kuat sehingga nanti pada saat pembahasan, TAPD bisa menyetujui itu, dan saya siap mendukung itu, karna pendidikan ini urusan wajib," sebutnya.

Politisi PAN ini  juga berharap Dinas PdK Muarojambi mengajukan usulan peningkatan kesejahterakan guru honorer, mengingat kesejahteraan guru honorer sangat terabaikan.

"Kesejahteraan guru honorer itu harus diusulkan, kalau tidak diusulkan bagaimana mau pembahasan apalagi disahkan," tandasnya.

Penulis: Romi Raden
Editor: Ari