Perkara Azis Syamsuddin, MKD: Dibahas Usai Reses

Penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menghebohkan parlemen. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan siap membahas kasus Azis Syamsuddin setelah reses DPR.

Perkara Azis Syamsuddin, MKD: Dibahas Usai Reses
Wakil Ketua MKD Habiburokhman (ist)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menghebohkan parlemen. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan siap membahas kasus Azis Syamsuddin setelah reses DPR.

"Semua perkara yang sudah teregistrasi di MKD termasuk perkara Pak Azis baru akan dibahas setelah masuk masa sidang tanggal 6 Mei. Rapat pimpinan dan rapat internal MKD membahas kasus itu kemungkinan dilaksanakan tanggal 6 itu," kata Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (29/4/2021).

Habiburokhman mengaku ingin membahas semua perkara yang dilaporkan ke MKD DPR. Namun, Habiburokhman menyebut pembahasan aduan, termasuk ke Azis Syamsuddin, saat ini terkendala aturan soal reses.

"Tentu kami ingin semua perkara segera dibahas, tapi kami harus mengacu pada aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan DPR Tentang Tata Tertib, kami tidak bisa melakukan kegiatan di DPR di masa reses karena saat reses kami harus ke dapil (daerah pemilihan)," ucap Habiburokhman.

Sebelumnya, KPK menggeledah empat lokasi, di antaranya ruang kerja dan rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Penggeledahan itu terkait dengan kasus suap penyidik KPK dari Polri AKP Stepanus Robin Pattuju.

"Adapun empat lokasi tersebut salah satunya ruang kerja Wakil Ketua DPR RI di gedung DPR RI dan rumah dinas Wakil Ketua DPR RI. Sedangkan dua lokasi lainnya adalah apartemen dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (29/4/2021).

Sementara itu, Azis Syamsuddin juga dilaporkan ke MKD DPR. Pelapor Azis Syamsuddin ke MKD DPR adalah Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Kurniawan Adi Nugroho. Dalam surat tanda terima MKD, pokok aduan laporan tersebut adalah pertemuan antara pihak yang sedang diselidiki KPK dan penyidik KPK di rumah dinas Azis Syamsuddin. Menurut Kurniawan, Azis sepatutnya tak memfasilitasi pertemuan tersebut.

Kuniawan menyebut Azis Syamsuddin telah melanggar kode etik.

"Nah, itu kan Pak Azis ini dia sudah dari Komisi III di mana KPK mitra kerja dari dulu. Dia seharusnya tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang tapi itu justru dilakukan apalagi ternyata pertemuan itu membahas perbuatan yang melanggar hukum," ujar Kurniawan, Senin (26/4).

Sumber: detikcom
Editor: Ari