WARSI Minta Pemerintah Bertanggung Jawab Atas Penembakan Warga SAD

Komunitas Konservasi Indonesia WARSI sangat menyayangkan kejadian bentrok antara Suku Anak Dalam (SAD) dengan Polisi di Polsek Pelepat, Bungo.

WARSI Minta Pemerintah Bertanggung Jawab Atas Penembakan Warga SAD

BRITO.ID, JAMBI - Komunitas Konservasi Indonesia WARSI sangat menyayangkan kejadian bentrok antara Suku Anak Dalam (SAD) dengan Polisi di Polsek Pelepat, Bungo.

“Tidak seharusnya aparat melepaskan tembakan ke arah Orang Rimba (SAD), mereka bukan penjahat kelas kakap. Bungo merupakan salah satu daerah yang ada Orang Rimbanya," kata Rudi Syaf, Direktur KKI WARSI.

Kata dia, ada perbedaan pandangan antara SAD dan Melayu. Bagi SAD ketika senjata sudah meletus itu artinya situasi makin buruk dan mereka akan melawan. Harusnya aparat yang bertugas di daerah-daerah yang ada Suku Adat Marginal seperti Orang Rimba diberi pemahaman untuk menghadapi komunitas ini. Karena pada dasarnya SAD takut dengan polisi.

"Namun kalau sudah terpancing mereka bisa bertahan juga dengan melakukan tindakan yang dianggap melawan hukum,” kata Rudi Syaf Direktur KKI WARSI lembaga pendamping suku adat marginal.

Dikatakan Rudi sangat disayangkan yang memprovokasi Orang Rimba sehingga mereka menjadi anarkis. “Harusnya aparat menjadi pengayom yang baik untuk semua kelompok masyarakat termasuk bagi kelompok Orang Rimba yang masih sangat sedikit pengetahuannya tentang hukum positif yang berlaku di negeri ini,” jelas Rudi.

Untuk itu menurut Rudi, WARSI mengimbau kepada aparat pemerintah dan kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan menunjukkan bahwa negara hadir untuk mengayomi semua kelompok masyarakat termasuk Orang Rimba.

Tidak hanya itu, yang paling penting juga adalah melihat akar masalah yang sesunggunya. “Dalam survei yang dilakukan WARSI pada tahun 2008 silam, kami sudah mengingatkan para pihak bahwa kehidupan Orang Rimba terutama di sepanjang jalan lintas, tempat yang menjadi lokasi Ilham, Badai dan Heri, merupakan kawasan yang sudah kehilangan hutan. Padahal hutan adalah sumber penghidupan Orang Rimba. Kehilangan hutan artinya kemarginalan gai merekayang hidup di daerah itu,”kata Rudi.

Kehilangan sumber daya inilah yang menjadi alasan utama seringnya konflik antar kelompok dan bisa melebar ke persoalan lain, walau hanya di picu oleh hal-hal sederhana. Ilham yang berasaldari kelompok Kitap di Nalo Tantang Merangin kawasan hutan mereka sudah menjadi areal perkebunan yang dikuasai oleh Sinar Mas Plantation, Badai dan Heri wilayah penghidupan mereka beralih menjadi Hutan Tanaman Industri miliknya Malaka Agro Perkasa dan perkebunansawit milik Harum Group. Dan saat ini mereka dirumahkan, tanpa ada sumber penghidupan.

Sangat berbeda dengan kelompok masyarakat lain yang diakomodir negara, misalnya dengan skema transmigrasi. “Harusnya negara juga mengakomodir mereka di kawasan-kawasan penghidupan mereka yang sudah berubah menjadi perkebunan, dengan cara mengalokasikan lahan tersebut dengan skema reforma agraria untuk Orang Rimba," ujarnya.

“Ketika mereka sudah memiliki sumber daya, kami yakin konflik bisa diminimalisir dan aparat tidak akan kehabisan waktu untuk mengatasi masalah serupa yang terus berulang,” tandasnya. (B1)