600 Warga Bantul Mundur Sukarela Ogah Terima Bantuan Sosial

600 Warga Bantul Mundur Sukarela Ogah Terima Bantuan Sosial

BRITO.ID, BERITA BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat sedikitnya 600 warga penerima bantuan sosial di daerah ini mengundurkan dari sebagai data penerima bantuan tersebut karena kondisi keluarga sudah mampu secara ekonomi.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Didik Warsito di Bantul, Senin (24/6), mengatakan, terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan, termasuk mendorong agar warga sudah mampu tidak lagi menerima bantuan.

"Ada 600-an warga yang sudah sukarela mereka membuat surat pernyataan mundur tidak menerima lagi bantuan baik itu BPNT (bantuan pangan non tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (kartu Indonesia pintar) dan KIS (kartu Indonesia Sehat)," katanya.

Dia mengatakan, 600-an warga yang mundur dari penerima bantuan sosial dari pemerintah itu tersebar di seluruh 17 kecamatan se-Bantul, yang kemudian sudah disampaikan ke pemerintah pusat di Jakarta agar bantuan disesuaikan dengan data penerima.

Didik mengatakan, dorongan agar warga sudah mampu mundur dari penerima bantuan itu sebenarnya sudah terdengar cukup lama, mengingat masih ada di sebagian wilayah, ada warga yang mampu menerima bantuan, sebaliknya yang tidak mampu malah tidak menerima.

"Itu sebetulnya "grenengannya" (sindiran) dari dulu ada, orang mampu kok menerima bantuan, dan sekarang kita rayu agar mereka itu bersedia untuk mengundurkan diri karena sudah mampu dan memang kondisinya mampu," katanya.

Dia juga mengatakan, menindaklanjuti hal tersebut, saat ini instansinya masih dalam rangka bekerja sama dengan para camat se-Bantul dan petugas verifikasi lapangan termasuk tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan graduasi mandiri.

"Jadi graduasi mandiri itu atas kemauan mereka sendiri untuk membuat surat pernyataan bahwa Alhamdulillah sudah mampu kemudian tidak menerima bantuan, ini kita akan jalan terus dan semoga bisa bertambah," katanya.

Dengan demikian, kata dia, nantinya tidak ada konflik horizontal di masyarakat karena anggapan bahwa warga lain yang mampu namun menerima bantuan, tetapi warga yang tidak mampu justru tidak menerima bantuan, selain itu agar bantuan lebih tepat sasaran.

"Kita secara kebijakan lokal mendata kembali orang-orang yang nyata tidak mampu tapi dari kemarin tidak mendapat bantuan apapun, ini kita terus jalan. Jadi angka (data kemiskinan) yang sekitar 157 ribu rumah tangga dari Jakarta itu kita verifikasi terus," katanya. (red)