7 Point Kerjasama PT WKS dengan Lima Koperasi yang Berizin Kementerian LHK, Ini Isinya...

7 Point Kerjasama PT WKS dengan Lima Koperasi yang Berizin Kementerian LHK, Ini Isinya...
Polda Jambi saat ekspos kasus penyerangan SMB di lahan WKS. (Dok)

BRITO.ID, BERITA JAMBI -  Dalam menjalin kerjasama pola kemitraan, antara lima koperasi yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan PT Wira Karya Sakti (WKS) memiliki 7 point yang masih dalam proses penggodokan.

Pendamping Koperasi dari Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Jami yang juga Direktur Eksekutif AMPHAL, Adhietya Noegraha, Selasa (23/7/2019) yang berhasil dihubungi BRITO.ID menjelaskan bahwa perlunya proses transfer pengetahuan petani untuk bisa mengelola hutan tanaman. Dengan berpedoman pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).

Dikarenakan yang terdekat dari lokasi koperasi ini merupakan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang didalamnya terdapat kayu akasia, untuk proses kemitraan ini berdasarkan arahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait asset Negara yang ada di dalam HTI tersebut.

kerjasamanya yang pertama adalah pemanenan dan pemanfaatan kayu akasia ini. Kemudian yang kedua, dalam aspek budidaya kedepannya.

“Sampai saat ini belum sampai ke tahapan penandatangan atau finalilasi. Kita masih terus berdiskusi dengan PT WKS maupun dengan Kementerian,” ujarnya.

Yang ketiga, perlu adanya pembangunan Demplot sebagai proses pembelajaran untuk koperasi. Sebagai bayangan kedepan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) bukan hanya menanam kayu tapi juga ada hasil hutan bukan kayu dan hutan tanaman pangan.

“HTR itu merupakan kemandirian pangan bagi anggota kelompok dari kawasan hutan,” katanya.

Lanjutnya, yang keempat ada juga penanaman tanaman kehidupan Argoporestri seperti padi, jagung serta tanaman palawija lainnya. Kemudian yang kelima, kemitraan koperasi dengan PT WKS juga menyentuh ke pembangunan industri hulu.

“Nanti yang keluar dari HTR ini bukan lagi kayu bulatnya, tetapi kayu olahan awal ciput,” ucapnya.

Saat ini koperasi telah memiliki inisiasi itu, akan tetapi masih membutuhkan waktu. 

Keenam, petani ini akan menjadi mandiri, Sinarmas dalam hal ini menjadi off taker. Dan yang ketujuh sebagai pendampingan masyarakat.

“Tujuh point itu saat ini dalam proses penggodokan persiapan Mou. Kita belum sampai tataran teknis. Kita baru sampai teknin panen,” terangnya.

Sambungnya, kenapa panen ini haru disegerakan, karena ada asset Negara di dalamnya. Menurutnya kayu akasia itu tidak bisa dibiarkan lama, apabila terlambat panennya kayu ini sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan ada potensi kerugian Negara.

“Koperasi saat ini baru memiliki perjanjian kerja masalah panen. Untuk yang lainnya masih dalam diskusi,” tuturnya.

Ketika ditanya persentase keuntungan dari hasil panen antara PT WKS dan Koperasi, dirinya menyampaikan tidak memakai persentase. Tetapi ada insentif untuk koperasi.

“Insentif itu berupa tujuh point yang kita ajukan. Yang dibiayai oleh PT WKS. Dan, ini untuk jangka panjang,” jelasnya.

Dirinya sebagai pendamping berharap kemitraan jangka panjang, kemitraan yang partisipatif, berkeadilan, menguntungkan dan bersetara. “Kita bermitra syaratnya tiga itu, kalau satunya aja tidak terpenuhi maka lebih baik tidak usah bermitra,” tandasnya

Untuk diketahui lima koperasi yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yakni Koperasi Alam Tumbuh Hijau, Hijau Tumbuh Lestari, Alam Sumber Sejahtera, Rimbo Karimah Permai dan Pajar Hutan Kehidupan. (Red).

Reporter : Deni