Horee, 13.700 Keluarga di Batanghari Dapat Bansos Rastra

Horee, 13.700 Keluarga di Batanghari Dapat Bansos Rastra

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Batanghari dalam waktu dekat segera membagikan dan menyalurkan Bantuan sosial beras sejahtera (Bansos rastra) kepada warga miskin di kabupaten tersebut.

"Bansos Rastra yang akan kita salurkan tersebut adalah untuk alokasi Januari dan Februari 2019," kata Kepala Bulog Devisi Regional Jambi, Bakhtiar, Senin (11/2).

Penyaluran Rastra tersebut akan dilakukan secara bertahap pada delapan kecamatan di daerah itu.

Pada tahap pertama akan disalurkan di Kecamatan Bajubang dan Pemayung. Penyaluran Rastra tahap pertama tersebut diperkirakan akan selesai 21 Februari 2019 dan disusul kecamatan lainnya.

Data penerima bantuan Bansos Rastra di daerah itu tidak jauh berbeda dengan data 2018, di mana pada 2019 ini ada sebanyak 13.700 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menirma Bansos Rastra tersebut dan setiap KPM akan menerima bantuan sebanyak 10 Kg beras secara gratis.

Dalam satu bulannya akan disalurkan sekitar 137 ton beras dan dalam penyaluran Rastra tersebut, Bulog Devisi Regional Jambi menjamin beras yang disalurkan tersebut dalam keadaan baik.

Bakhtiar menjelaskan, Bulog telah melakukan perbaikan yang cukup signifikan dan standar beras yang didistribusikan tersebut merupakan beras kualitas medium sesuai dengan Inpress nomor 5 tahun 2015 dengan kadar air 14 persen dan broken sebesar 20 persen.

Namun, jika di lapangan ditemukan beras yang tidak sesuai dengan kualitas tersebut, maka KPM dapat melakukan komplain dan akan dilakukan penggantian.

Komplain yang dilakukan oleh KPM dilakukan secara berjenjang, dari pemerintah desa ke kecamatan dan selanjutnya dari kecamatan ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah akan melaporkan kepada Bulog.

Selain itu, Bulog juga menjamin tidak akan ada pungutan terhadap penyaluran Bansos Rastra tersebut. Selain diberikan secara gratis, dalam penyalurannya Bulog juga melibatkan pihak kepolisian, sehingga meminimalisir oknum untuk melakukan pungutan.

"Pastinya, di setiap kecamatan juga sudah dibentuk tim koordinasi, sehingga dapat dilakukan pemantauan secara terus menerus," kata Bakhtiar.
(red)