Masalah Karhutla, PT Samhutani Ditegur Pemerintah

Masalah Karhutla, PT Samhutani Ditegur Pemerintah
Kasi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, Kamal Idris (Arfandi/brito.id)

BRITO.ID, BERITA SAROLANGUN - PT Samhutani perusahaaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sarolangun mendapat teguran dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Teguran melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) unit VIII Hilir Sarolangun, terkait penanganan kebakaran lahan dan hutan (Karhutla).

"Itu adalah bentuk pola pembinaan, terhadap pemegang izin konsesi agar pemegang izin konsesi melakukan evaluasi kemudian meningkatkan kewaspadaan dan mengefektifkan tenaga Brigdalkarhut dan tenaga perbantuan serta meningkatkan frekuensi patroli pencegahan dan pengendalian karhutla pada wilayah izinnya," kata Kasi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, Kamal Idris Rabu (18/9).

Ia mengatakan, hal itu juga bagian dari upaya meningkatkan koordinasi dengan Satgas Karhutla Kabupaten. Setalah keluar surat teguran itu pihaknya melakukan supervisi bersama Satgas Kabupaten. 

"Luasan lahan yang terbakar itu lebih kurang 30 Hektar. Dugaan kita ada modus ingin membuka lahan baru," katanya.

Ia menyebut, surat tersebut tertulis, langsung ditujukan kepada pimpinan IUPHHK-HTI PT Samhutani tertanggal 9 September 2019, dengan nomor: 522/879/DISHUT/UPTD.KPHP.V.4./IX/2019 perihal teguran penanganan karhutla. 

Dalam surat tersebut dijelaskan. Sehubungan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tanggal 16 April 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan menindaklanjuti hasil pantauan Hotspot sumber satelit NOAA, Terra Aqua dan Suomi NPP.

Serta hasil patroli Ground cek hotspot Brigdalkarhut UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun dan Satgas Karhutla periode 28 Juli 2019 (3 Hotspot), 30 Juli 2019 (1 Hotspot), 19 Agustus 2019 (1 Hotspot), 30 Agustus 2019 (1 Hotspot), 1 September 2019 (1 Hotspot), dan 8 September 2019 (2 Hotspot) disampaikan hal sebagai berikut.

Pertama, dari hasil pemantauan tim tersebut terdapat total 9 titik Hotspot yang berada dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Samhutani.

Kedua, bahwa dari hasil Ground Cek hotspot sebagaimana pada poin pertama diatas dijumpai areal pada IUPHHK-HTI PT Samhutani yang terbakar dan rawan dan rawan terbakar.

Ketiga, berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami memberikan teguran kepada pihak pemegang IUPHHK-HTI PT Samhutani, agar pihak PT Samhutani dapat mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah yang maksimal dalam pencegahan dan pengendalian penanganan Karhutla di arealnya.

Jika dalam penanganannya terdapat kegiatan oleh para pelaku yang patut diduga melakukan pembukaan lahan dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Samhutani dengan cara membakar agar segera berkoordinasi dengan UPTD KPHP Unit VIII Hilir dan aparat penegak hukum lainnya.

"Dan Keempat, bahwa terkait bantuan tenaga dan pendampingan teknis lainnya dalam penanganan Karhutla dapat berkonsultasi dan berkoordinasi UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun," kata Kamal Idris.

Ketika dikonfirmasi terkait hal ini kepada manajemen ataupun pimpinan PT Samhutani. Namun sulitnya akses komunikasi, baik untuk bertemu langsung maupun melalui sambungan telepon, dan dari nomor handphone yang didapat pun tidak satupun yang bernada aktif. (RED)

Reporter Arfandi S