Heboh Jalan Rp800 Juta, PUPR Bungo Ungkap Tujuan, Soal Lahan? No Comment!
Ari W
BRITO.ID, BERITA BUNGO — Polemik proyek perkerasan jalan di samping PDAM Pancuran Telago, Kelurahan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, terus bergulir. Setelah menuai kritik dari berbagai pihak, Dinas PUPR akhirnya memberikan penjelasan terkait tujuan pembangunan jalan tersebut.
Sebelumnya, proyek yang menelan anggaran sekitar Rp800 juta itu disorot karena diduga tidak melalui Musrenbang dan disebut-sebut hanya menguntungkan segelintir pihak, lantaran akses jalan tersebut berada di area yang diduga berkaitan dengan kepemilikan pribadi.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bungo, Dwi Herwindo, ST, menegaskan bahwa pembangunan jalan tersebut memiliki fungsi strategis untuk kepentingan umum.
“Kalau untuk pengembangan wilayah, rencana pembangunan jalan itu ke depan bisa sebagai akses pemecah kemacetan di lokasi MTQ yang sering terjadi kemacetan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Dwi, jalan tersebut juga direncanakan menjadi jalur alternatif menuju beberapa titik penting di wilayah Muara Bungo.
“Kemudian sebagai akses menuju pemakaman di Pal 6, juga sebagai akses menuju jalan lingkar Muara Bungo,” tambahnya.
Ditanya soal akses itu ada dugaan lahan milik eks Bupati, pengusaha dan pejabat, Dwi memilih tidak menanggapi.
"Kalau itu no koment lah Bos, waktu pembukaan jalan kami juga dak punya data disana lahan nya kepunyaan siapa aja," singkatnya.
Meski telah dijelaskan sebagai bagian dari pengembangan wilayah, sejumlah pihak masih mempertanyakan urgensi proyek tersebut, terutama terkait perencanaan awal dan prioritas pembangunan.
Kritik juga muncul dari masyarakat yang menilai bahwa manfaat jalan tersebut belum dirasakan secara luas, khususnya bagi kalangan petani atau warga yang membutuhkan akses langsung untuk aktivitas ekonomi.
“Apakah ini benar-benar mendesak? Karena setahu kami, lokasi itu bukan untuk kepentingan masyarakat luas seperti petani,” ungkap salah satu warga.
Polemik ini menambah daftar pertanyaan publik terkait transparansi dan prioritas penggunaan anggaran daerah, terlebih proyek tersebut dikerjakan di tengah dinamika politik Pilkada 2024 saat itu.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah terkait dasar perencanaan, urgensi, serta manfaat jangka panjang dari proyek tersebut.
(Redaksi)
