BSD & ASSOCIATES: KLARIFIKASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK PENGUSAHA LOPON PASIR DAN KERIKIL KABUPATEN BUNGO

BRITO.ID, BERITA BUNGO – Polemik aktivitas usaha Lopon pasir dan kerikil di Kabupaten Bungo yang dikaitkan dengan dugaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) mendapat perhatian serius dari kalangan pengusaha. Melalui kuasa hukumnya, BSD & Associates, para pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Pasir dan Kerikil (IPPK) Kabupaten Bungo menyampaikan klarifikasi hukum sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hak pelaku usaha dalam memperoleh kepastian hukum.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada November 2026, BSD & Associates melalui Bendrawardana, S.H., menegaskan bahwa setiap tuduhan terhadap kegiatan usaha masyarakat harus didasarkan pada fakta, bukti, dan hasil pemeriksaan pihak berwenang, bukan sekadar asumsi maupun opini sepihak.

Berdasarkan keterangan klien kepada kuasa hukum, Polres Bungo telah mendatangi lokasi kegiatan usaha yang dipersoalkan. Namun, menurut informasi yang diterima pihak kuasa hukum, tuduhan sebagaimana beredar belum dapat dinyatakan terbukti melalui pemeriksaan tersebut.

Atas dasar itu, BSD & Associates meminta seluruh pihak, termasuk media, untuk membedakan secara jelas antara dugaan, fakta lapangan, hasil pemeriksaan, dan kesimpulan hukum.

"Status hukum suatu kegiatan usaha tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan opini sepihak maupun pemberitaan yang belum terverifikasi. Semua harus ditempatkan berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang berlaku," demikian penegasan kuasa hukum.

SIAP TEMPUH LANGKAH HUKUM, NAMA BAIK PENGUSAHA MENJADI PERHATIAN

Tidak hanya memberikan klarifikasi, BSD & Associates juga menyatakan tengah mengumpulkan dokumentasi, bukti pemberitaan, kronologi kejadian, serta melakukan kajian terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang merugikan kliennya.

Apabila ditemukan pemberitaan yang memuat tuduhan tanpa dasar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak melakukan verifikasi, mengabaikan prinsip keberimbangan, atau merugikan reputasi klien, pihak kuasa hukum membuka kemungkinan menempuh langkah hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

Langkah tersebut dapat berupa permintaan klarifikasi, hak jawab, hak koreksi, pengaduan kepada Dewan Pers, hingga upaya hukum lainnya apabila ditemukan dasar dan unsur pelanggaran.

BSD & Associates menegaskan bahwa setiap orang maupun badan usaha memiliki hak atas perlindungan hukum, kehormatan, reputasi, serta kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan.

SOROT PROFESIONALISME PERS, DEWAN PERS AKAN DIAJAK BERKOORDINASI

BSD & Associates menyatakan menghormati kemerdekaan pers sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi tanggung jawab profesional, akurasi informasi, verifikasi, keberimbangan, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Pihak kuasa hukum juga menyampaikan rencana koordinasi dengan Dewan Pers untuk memperoleh informasi dan klarifikasi mengenai status perusahaan pers, badan hukum, penanggung jawab redaksi, serta kompetensi wartawan yang bersangkutan.

Dalam hal ini, legalitas perusahaan pers dan kompetensi wartawan merupakan dua aspek berbeda yang harus diperiksa berdasarkan ketentuan masing-masing.

Sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan instrumen peningkatan kompetensi profesional wartawan, tetapi bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya kegiatan jurnalistik.

Pihaknya mengingatkan agar profesi jurnalistik tidak digunakan sebagai legitimasi untuk menyebarkan tuduhan tanpa verifikasi ataupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

SOROT DUGAAN PENYALAHGUNAAN ATRIBUT LEMBAGA

Hal lain yang turut menjadi perhatian BSD & Associates adalah dugaan penggunaan atribut, simbol, identitas, maupun nama lembaga negara dan institusi tertentu oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Menurut kuasa hukum, penggunaan atribut kelembagaan harus sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh dimanfaatkan untuk menciptakan kesan memiliki kewenangan resmi, melakukan intimidasi, menekan, maupun meminta sesuatu secara melawan hukum kepada masyarakat.

Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan atribut atau identitas kelembagaan yang disertai tindakan intimidasi maupun pemerasan, pihak yang dirugikan dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum dengan menyertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa hal tersebut merupakan perhatian dan sikap hukum yang perlu ditindaklanjuti secara objektif, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh pihak tertentu.

IPPK DORONG PEMERINTAH FASILITASI LEGALITAS LOPON DAN OPTIMALISASI PAJAK MBLB

Di sisi lain, BSD & Associates mengakui bahwa sektor pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) memiliki ketentuan perizinan, tata ruang, lingkungan hidup, serta kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi.

Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan inventarisasi, verifikasi, pembinaan, serta fasilitasi proses legalitas terhadap usaha Lopon pasir dan kerikil di Kabupaten Bungo sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam konteks tersebut, IPPK Kabupaten Bungo melalui kuasa hukumnya menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Bungo dalam perumusan dan pembahasan perubahan regulasi daerah terkait MBLB.

Keberadaan IPPK diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara pengusaha dengan pemerintah, sekaligus mitra strategis dalam membangun tata kelola usaha pasir dan kerikil yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

IPPK memandang bahwa penataan sektor usaha ini memiliki arti penting bagi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB).

Melalui pendataan pelaku usaha, pemetaan lokasi kegiatan, pembenahan administrasi, serta pengawasan transaksi, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas basis pendataan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak sesuai ketentuan.

Dengan demikian, penataan usaha tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan kepastian kepada para pengusaha.

IPPK berharap pemerintah daerah dapat membangun mekanisme pelayanan konsultasi dan pendampingan perizinan, termasuk koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam penetapan wilayah pertambangan serta penerbitan perizinan berusaha.

PENEGAKAN HUKUM HARUS BERJALAN BERIRINGAN DENGAN KEPASTIAN BERUSAHA

BSD & Associates menegaskan bahwa pihaknya tidak membenarkan kegiatan usaha yang melanggar hukum. Namun, penegakan hukum harus dilaksanakan secara objektif, profesional, proporsional, dan berdasarkan bukti.

Tidak boleh ada stigma maupun tuduhan yang langsung menempatkan seseorang atau kelompok usaha sebagai pelaku pelanggaran sebelum melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan.

Sektor usaha pasir dan kerikil memiliki keterkaitan dengan mata pencaharian masyarakat, aktivitas transportasi, tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, serta perputaran ekonomi lokal.

Karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu menyeimbangkan aspek penegakan hukum, perlindungan lingkungan, kepastian berusaha, dan kepentingan ekonomi masyarakat.

Menutup pernyataan resminya, Bendrawardana, S.H., selaku Kuasa Hukum pengusaha yang tergabung dalam IPPK Kabupaten Bungo melalui BSD & Associates, menegaskan komitmennya untuk menjalankan pendampingan hukum secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menakut-nakuti masyarakat. Kebebasan pers tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab profesi. Dan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama."

BSD & Associates menegaskan komitmennya untuk mengawal hak-hak hukum para pengusaha, sementara IPPK Kabupaten Bungo mendorong terwujudnya tata kelola usaha pasir dan kerikil yang legal, tertib, produktif, serta memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo.

(TIM REDAKSI – ADVERTORIAL)