BUNGO BUKAN MISKIN PAD, TETAPI KAYA POTENSI YANG BELUM DIKELOLA DENGAN MENTALITAS PELAYANAN

Andra Marsah, S.E, Analis Intelijen Strategis & Alumni Waskita 015

BRITO.ID, BERITA OPINI - Evaluasi Tahun Pertama Kepemimpinan Baru dan Agenda Pembenahan Birokrasi Kabupaten Bungo.

1. PERSOALAN UTAMA: POTENSI DAERAH DAN KUALITAS TATA KELOLA

Kabupaten Bungo memiliki beragam potensi ekonomi, mulai dari perkebunan, pertanian, perdagangan, jasa, transportasi, mineral bukan logam dan batuan, hingga berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Potensi tersebut tidak otomatis menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun meningkatkan kesejahteraan. Diperlukan pemetaan yang akurat, kebijakan yang tepat, kepastian hukum, fasilitasi usaha, pengawasan, serta tata kelola yang konsisten.

Karena itu, pembicaraan tentang PAD tidak cukup berhenti pada target penerimaan atau besarnya realisasi. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah pemerintah daerah telah membangun ekosistem ekonomi yang memungkinkan potensi lokal tumbuh secara legal, produktif, dan berkelanjutan. Kritik bahwa Bungo kaya potensi tetapi belum optimal mengelolanya merupakan tesis kebijakan yang harus diuji melalui data, bukan dianggap sebagai kesimpulan tanpa pembuktian.

Persoalan yang perlu dievaluasi bukan hanya kemampuan memungut penerimaan, melainkan juga kemampuan birokrasi membaca potensi, menyelesaikan hambatan, memberikan pelayanan, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

2. MENTALITAS BIROKRASI: DARI KEKUASAAN MENUJU PELAYANAN

Istilah “mentalitas kolonial” dalam tulisan ini digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan pola pikir birokrasi yang feodal, pasif, berorientasi pada kekuasaan, dan kurang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani. Istilah tersebut bukan tuduhan terhadap asal-usul, identitas, atau pribadi tertentu.

Gejalanya dapat terlihat ketika rutinitas lebih diutamakan daripada inovasi; keberhasilan OPD diukur dari kegiatan dan penyerapan anggaran, bukan penyelesaian masalah; potensi ekonomi masyarakat belum dipetakan dan difasilitasi; pelaku usaha dipandang sebatas objek administrasi atau pungutan; jabatan dipahami sebagai kewenangan, bukan amanah; serta kritik publik dianggap sebagai gangguan, bukan masukan.

Perubahan budaya kerja harus dimulai dari ukuran kinerja. Pejabat publik tidak cukup dinilai dari kehadiran dalam rapat, perjalanan dinas, banyaknya kegiatan, atau tebalnya laporan. Yang harus dinilai adalah hasil yang dapat diverifikasi dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

3. OPD HARUS DIUKUR DARI HASIL, BUKAN SEKADAR KEGIATAN

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki mandat yang berbeda. Namun, seluruh OPD wajib memahami kontribusinya terhadap sasaran pembangunan daerah. Sekretariat Daerah harus memastikan koordinasi kebijakan dan tindak lanjut keputusan berjalan. Sekretariat DPRD mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD secara tertib. Inspektorat memperkuat pengawasan intern, kepatuhan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus berorientasi pada mutu pembelajaran, pemerataan akses, kondisi satuan pendidikan, dan pelestarian kebudayaan. Dinas Kesehatan harus memastikan akses, mutu layanan, ketersediaan tenaga dan fasilitas, serta capaian kesehatan masyarakat. Dinas PUPR dan perangkat daerah bidang perumahan harus menunjukkan hasil nyata pada kualitas jalan, jembatan, drainase, air minum, sanitasi, dan kawasan permukiman.

Perangkat daerah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan harus mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, kapasitas usaha, serta ketahanan pasokan. Perangkat daerah lingkungan hidup harus memperkuat pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, kepatuhan lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan.

Perangkat daerah yang menangani perizinan dan penanaman modal harus memperbaiki kepastian prosedur, waktu layanan, transparansi, serta fasilitasi investasi yang sesuai ketentuan. Perangkat daerah perhubungan, tenaga kerja, sosial, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan dusun, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan, arsip, komunikasi dan informatika, serta Satpol PP dan pemadam kebakaran harus memiliki indikator hasil yang sesuai dengan mandat pelayanan masing-masing.

Bappeda harus memastikan perencanaan berbasis data dan konsisten dengan RPJMD serta RKPD. BPKAD dan perangkat daerah pengelola pendapatan harus memastikan pengelolaan keuangan, aset, pajak, dan retribusi dilakukan secara tertib, sah, transparan, dan akuntabel. BKPSDM harus mendorong penempatan ASN berbasis kompetensi, kinerja, dan sistem merit. Kecamatan harus menjadi simpul pelayanan, koordinasi, pemantauan persoalan wilayah, dan penghubung kebutuhan masyarakat dusun dengan pemerintah kabupaten.

Uraian tersebut merupakan kerangka evaluasi substantif, bukan kutipan lengkap tugas dan fungsi hukum setiap OPD. Nomenklatur, susunan organisasi, serta rincian kewenangan harus disesuaikan dengan peraturan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bungo yang berlaku. Evaluasi PAD juga harus ditempatkan pada perangkat daerah yang memiliki kewenangan pemungutan atau pengelolaan pendapatan; OPD sektoral lainnya berperan sesuai mandat fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan penyediaan data.

4. PAD TUMBUH DARI EKONOMI YANG PRODUKTIF

PAD yang sehat tidak hanya dibangun dengan meningkatkan pungutan. PAD tumbuh ketika kegiatan ekonomi legal berkembang, pelayanan perizinan memberi kepastian, aset daerah dikelola produktif, basis pajak dan retribusi terdata dengan benar, serta investasi dan usaha masyarakat memperoleh ruang tumbuh.

Pemerintah perlu memetakan potensi dan realisasi penerimaan secara terukur, mengidentifikasi kebocoran berdasarkan bukti, memperbaiki administrasi pemungutan, serta menertibkan pemanfaatan aset sesuai hukum. Sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, jasa, transportasi, dan mineral bukan logam dan batuan dapat menjadi bagian dari pemetaan ekonomi daerah, tetapi kewenangan perizinan dan pengelolaannya harus mengikuti pembagian urusan pemerintahan dan ketentuan sektoral.

Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mencari apa yang bisa dipungut dari masyarakat, tetapi tidak cukup serius membangun apa yang bisa dihasilkan bersama masyarakat.

5. EVALUASI OPD HARUS OBJEKTIF DAN BERBASIS DATA

Evaluasi kinerja OPD harus membandingkan target dengan realisasi, keluaran dengan manfaat, serta anggaran dengan hasil. Penilaian perlu menguji kesesuaian program dengan RPJMD 2025–2029 dan RKPD tahun berjalan, ketepatan sasaran, efisiensi belanja, kualitas pelayanan, kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Pertanyaan evaluasi yang perlu dijawab antara lain: potensi apa yang telah dipetakan; masalah masyarakat apa yang telah diselesaikan; layanan apa yang membaik; investasi atau kegiatan ekonomi apa yang berhasil difasilitasi; aset apa yang telah dioptimalkan; inovasi apa yang menghasilkan manfaat; dan siapa yang bertanggung jawab atas target yang tidak tercapai.

Penilaian pimpinan OPD harus didasarkan pada kompetensi, integritas, penguasaan regulasi, kemampuan mengambil keputusan, koordinasi, dan capaian kinerja. Evaluasi tidak boleh berubah menjadi penilaian berdasarkan kedekatan pribadi, loyalitas politik, atau pencitraan. Setiap temuan harus dibedakan antara kelemahan perencanaan, keterbatasan kewenangan, kendala eksternal, kelalaian pelaksanaan, dan dugaan pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

6. MEMBEDAKAN HASIL WARISAN DAN HASIL KEPEMIMPINAN BARU

Evaluasi tahun pertama harus adil dan menggunakan titik awal yang jelas. Pemerintah perlu memisahkan program yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya, kewajiban rutin yang sudah berjalan, program baru yang dirancang oleh kepemimpinan saat ini, serta hasil yang memang dapat dikaitkan dengan keputusan dan intervensi baru.

Penilaian juga harus memperhatikan perubahan struktur organisasi, kesinambungan program, ketersediaan anggaran, proses pengadaan, dan faktor eksternal. Dengan demikian, evaluasi tidak menjadi ajang saling menyalahkan, tetapi menjadi alat untuk mengukur kontribusi, memperbaiki kebijakan, dan menetapkan tanggung jawab secara proporsional.

7. LANGKAH STRATEGIS DAN MENDESAK PADA EVALUASI TAHUN PERTAMA

1. Audit kinerja seluruh OPD berbasis risiko. Uji kesesuaian program dengan RPJMD dan RKPD, target, anggaran, capaian, kualitas layanan, serta tindak lanjut rekomendasi pengawasan. Prioritaskan program strategis dan kegiatan dengan risiko tinggi atau manfaat publik besar.

2. Pemetaan potensi PAD dan kebocoran penerimaan. Bandingkan potensi, basis data wajib pajak/retribusi, target, realisasi, tunggakan, dan pemanfaatan aset. Tindak lanjuti indikasi penyimpangan melalui mekanisme dan aparat yang berwenang.

3. Evaluasi pimpinan OPD secara objektif. Ukur kompetensi, integritas, penguasaan regulasi, kemampuan menyelesaikan masalah, koordinasi lintas sektor, inovasi, dan hasil kerja. Tetapkan pembinaan atau langkah kepegawaian sesuai aturan.

4. Rasionalisasi belanja dan perbaikan kualitas anggaran. Identifikasi kegiatan tumpang tindih, belanja operasional yang tidak prioritas, perjalanan dinas yang tidak berdampak, serta program dengan serapan tinggi tetapi manfaat rendah. Perubahan anggaran wajib mengikuti prosedur hukum.

5. Bangun register masalah strategis kabupaten. Catat konflik agraria, pertambangan tanpa izin dan tata kelola pertambangan, persoalan perkebunan, pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan potensi konflik sosial. Tetapkan OPD koordinator, mitra, tenggat, serta indikator penyelesaian.

6. Uji seluruh program prioritas kepala daerah. Pastikan dasar hukum dan perencanaannya, kewenangan pelaksana, sasaran penerima manfaat, kesiapan anggaran, indikator hasil, dan manfaat nyata. Program yang tidak siap harus diperbaiki sebelum diperluas.

7. Perkuat data dan digitalisasi pemerintahan. Integrasikan data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pendapatan, aset, pengaduan, dan kinerja agar pimpinan dapat melihat capaian serta hambatan secara berkala.

8. Evaluasi kualitas pelayanan publik. Ukur waktu layanan, kepastian biaya, kesederhanaan prosedur, aksesibilitas, penyelesaian pengaduan, dan pengalaman masyarakat pada layanan kabupaten, kecamatan, dan dusun.

9. Benahi manajemen ASN dan budaya kerja. Petakan kesesuaian kompetensi dengan jabatan, distribusi pegawai, disiplin, kinerja, kebutuhan pelatihan, dan penerapan sistem merit. Hindari penempatan yang tidak berbasis kebutuhan organisasi.

10. Tetapkan target koreksi 90 hari. Setelah evaluasi, umumkan rencana tindak lanjut yang terukur: peta kinerja OPD, peta potensi pendapatan, daftar masalah prioritas, rencana optimalisasi aset, perbaikan layanan, dan target penyelesaian lintas sektor.

8. PESAN STRATEGIS BAGI KEPEMIMPINAN BARU

Kepala daerah harus menetapkan arah kebijakan dan memastikan kinerja pemerintahan. Sekretaris Daerah harus mengoordinasikan pelaksanaan dan menyelesaikan hambatan lintas OPD. Kepala OPD harus bertanggung jawab atas hasil urusan yang dipimpinnya. Inspektorat memperkuat pengawasan intern. DPRD menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Masyarakat berhak memperoleh informasi dan menyampaikan masukan melalui saluran yang sah.

Evaluasi bukan perburuan kesalahan. Evaluasi harus menjawab apa yang belum dikerjakan, apa yang tidak efektif, apa yang harus dihentikan atau diperbaiki, siapa penanggung jawabnya, dan kapan hasil koreksi harus terlihat. Hasil evaluasi perlu diterjemahkan menjadi keputusan, penugasan, penganggaran, serta pengawasan tindak lanjut.

9. PENUTUP

Bungo tidak membutuhkan pejabat yang sekadar menduduki jabatan. Bungo membutuhkan pejabat yang memahami persoalan, menguasai regulasi, mampu membaca potensi, berani berinovasi, dan menghasilkan perubahan.

Jangan sampai Bungo miskin keberanian, miskin inovasi, dan miskin tanggung jawab di tengah kekayaan potensi yang dimilikinya. Yang harus dibenahi bukan hanya PAD, tetapi juga cara berpikir dan cara bekerja birokrasi.

KEPEMIMPINAN BARU HARUS MELAHIRKAN CARA KERJA BARU.

EVALUASI HARUS MELAHIRKAN PERUBAHAN, BUKAN SEKADAR LAPORAN. (*)

CATATAN PENULIS

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi untuk kepentingan diskusi publik dan tidak mewakili sikap, kebijakan, atau pernyataan resmi instansi/lembaga mana pun. Seluruh penilaian faktual mengenai kinerja, penerimaan daerah, dan pelaksanaan program perlu diuji menggunakan dokumen resmi, data yang dapat diverifikasi, serta mekanisme pemeriksaan sesuai kewenangan.